TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Alvara Research Center merilis hasil survei soal “Respons Publik Atas Covid-19” secara virtual di Jakarta, Minggu (12/7/2020).

Terkait Kepuasan Kinerja Pemerintah dalam Penanganan Covid-19, Alvara menyebut kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pusat paling rendah.

Sementara kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dinyatakan paling tinggi.

CEO Alvara, Hasanuddin Ali mengatakan indeks kepuasan publik terhadap Gugus Tugas mencapai 72,7%.

Disusul kinerja gubernur di masing-masing tempat tinggal responden sebesar 70,0%.

Berikutnya bupati/wali kota 67,7% dan terakhir pemerintah pusat 60,2%.

"Ada perbedaan antara tingkat kepuasan terhadap Gugus Tugas dan Pemerintah Pusat. Ini berarti publik melihat bahwa penanganan atas dampak dari Covid-19 tidak terlalu diapresiasi positif oleh publik. Sementara Gugus Tugas lebih pada penanganan Covid-19 dan Pemerintah Pusat lebih pada dampak Covid-19," ungkap Hasanuddin.

Baca: Data 12 Juli: Jawa Timur Tertinggi Penambahan Kasus Positif Covid-19

Dari survei, menurut Hasanuddin, terlihat gubernur dan bupati/wali kota mendapatkan apresiasi tinggi karena mereka dalam bekerja berhadapan langsung dengan masyarakat sehingga aktivitas mereka bisa lebih dirasakan langsung oleh masyarakat.

Aspek kepuasan ini diukur dari beberapa parameter.

Antara lain, mayoritas publik mengaku puas dengan informasi protokol kesehatan mencapai 73,3%.

Disusul perawatan pasien Covid-19 sebesar 72,3% dan ketiga bantuan sosial 56,2%.

Bantuan tunai dan sembako merupakan kebutuhan yang paling dibutuhkan mayoritas publik selama pandemi Covid-19.

Dimana 65,6 persen responden menginginkan Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos, 58,9 persen BLT, 28,7 persen berupa subsidi listrik 900 watt, 28,1 persen program kemandirian mandiri, 22,8 persen kartu prakerja, 22,1 persen subsidi listrik 450 watt, dan 4,6 tidak menjawab.

"Bantuan tunai dan sembako adalah dua program yang paling dibutuhkan publik selama pandemi Covid-19," kata Hasanuddin.