Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ingin Sederhanakan Birokrasi, Ini Lembaga Negara Terancam Dihapus: Komnas Lansia, BSANK, dan BRG

Kepala KSP, Moeldoko ungkap Jokowi ingin menyederhanakan birokrasi hingga membeberkan tiga lembaga negara yang sudah ditelaah Menpan RB dan terancam.

Penulis: Febia Rosada Fitrianum
Editor: Ayu Miftakhul Husna
zoom-in Ingin Sederhanakan Birokrasi, Ini Lembaga Negara Terancam Dihapus: Komnas Lansia, BSANK, dan BRG
Dok. KSP
Kepala Staf Presiden Moeldoko saat pengambilan gambar video lagu 'Ra Mudik Ra Popo'. - Kepala KSP, Moeldoko ungkap Jokowi ingin menyederhanakan birokrasi hingga membeberkan tiga lembaga negara yang sudah ditelaah Menpan RB dan terancam. 

"Kira-kira seperti ini, Komisi Usia Lanjut ini nggak pernah kedengeran 'kan banyak yang nggak tahu."

"Ini kalau dilihat apakah itu tidak dalam tupoksi Kementerian PPPA kalau itu masih dalam cakupan kementerian mungkin masih bisa dipikirkan," lanjutnya.

Lembaga selanjutnya yang disebut oleh Moeldoko adalah Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK).

Hingga Badan Restorasi Gambut atau BRG juga terancam akan dihapus oleh Jokowi.

BRG merupakan sebuah lembaga yang memiliki andil dalam menangani restorasi gambut.

Menurut Moeldoko, kinerja dari BRG dinilai sudah cukup baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Namun, peran BRG juga masih dipertanyakan satu di antaranya dalam urusan kebakaran.

Berita Rekomendasi

Moeldoko mengatakan, untuk penanganan kebakaran apakah cukup dikerjakan oleh BNPB atau tidak.

Selain itu, dalam peran optimalisasi gambut, apakah bisa dikerjakan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) saja.

"Berikutnya ada lagi Badan Akreditasi Olahraga ini juga bahkan ada tiga lembaga di strukturnya Kementerian Olahraga," tegas Moeldoko.

"BRG sementara ini perannya memang cukup bagus ya dalam ikut penanganan tentang restorasi gambut. Tapi dari sisi kebakaran, dalam sisi itu apakah cukup ditangani oleh BNPB."

"Dari sisi optimalisasi gambut untuk kepentingan pertanian apakah tidak cukup oleh Kementerian Pertanian," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Febia Rosada)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas