Setelah pemerintah menyampaikan surat resmi ke DPR pada Kamis besok, lanjut Mahfud, proses selanjutnya ada di DPR.

"Nanti silahkan DPR sesudah itu mau dibawa ke proses legislasi seperti apa. Apakah ke prolegnas atau apa, tetapi pemerintah akan menyatakan sikap seperti itu," ujar dia. 

Mahfud melanjutkan, pemerintah tidak bisa serta merta meminta pencabutan pembahasan RUU HIP.

Hal ini karena RUU HIP yang merupakan RUU usulan dari DPR merupakan kewenangan DPR untuk mencabutnya. 

"Ini masalah ketetanegaraan. Kita pemerintah, kita gak bisa cabut, ada proses-proses legislassinya," kata Mahfud. 

Demokrat dan MUI Tegas Tolak RUU HIP

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi Kantor MUI Pusat di Jalan Proklamasi 51, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2020) siang.

Kedatangan AHY dalam rangka bersilaturahmi dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam pertemuan tersebut, Partai Demokrat bersama MUI membahas sejumlah persoalan kebangsaan hingga secara spesifik membahas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

AHY mengatakan, rencana silaturahmi bersama MUI ini sebetulnya sudah direncanakan jauh-jauh hari.

Hanya saja akibat terhalang pandemi Covid-19 baru bisa terealisasi dan mendapatkan waktu yang tepat hari ini.

"Maksud dan tujuan kedatangan saya dan jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat adalah untuk membangun tali silaturahim yang lebih baik lagi antara Partai Demokrat dengan MUI," kata AHY.

Baca: HNW: Lahirnya RUU HIP, Isyarat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Makin Mendesak

"Sudah lama sebetulnya kami rencanakan, apalagi kantor kami ini dekat sekali, kita bertetangga. Namun karena dinamika situasi negara saat ini di tengah-tengah pandemi Covid-19, baru kali ini bisa kami wujudkan," tambahnya.

Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menambahkan, selain memperkuat tali silaturahim bersama MUI, Partai Demokrat juga berkolaborasi antar lembaga, terutama terkait hal-hal yang berkaitan keumatan.