Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah kembali menegaskan soal posisinya terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang menuai pro kontra di masyarakat.

Pemerintah meminta DPR untuk tidak lagi membicarakan soal RUU tersebut dan menundanya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berniat akan datang ke Senayan untuk memantapkan posisi tersebut.

"Pemerintah besok akan menyampaikannya secara resmi, secara fisik, dalam bentuk surat menteri, yang akan menyampaikan ke situ, mewakili Presiden Republik Indonesia. Besok saya akan ke DPR, jamnya masih akan diatur," kata Mahfud MD dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (15/7/2020).

Baca: Jokowi Akhirnya Keluarkan Sikap soal RUU HIP: TAP MPRS soal Komunis Final, Tolak Ekasila dan Trisila

Sehingga, dilanjutkan Mahfud MD, nantinya DPR- yang akan menentukan mau dibawa kemana RUU HIP tersebut.

"Pemerintah tetap ingin lebih fokus ke penanganan Covid-19. Yang kedua, materinya masih menjadi pertentangan dan perlu lebih banyak menyerap aspirasi, sehingga DPR diminta untuk banyak lagi mendengar aspirasi masyarakat," katanya.

Baca: Soal RUU HIP, Mahfud MD Tegaskan Sikap Dasar Pemerintah: Hanya Ada 1 Pancasila yang Resmi

Terkait substansi, Mahfud MD menegaskan ada dua sikap dasar pemerintah.

Pertama yakni jika bicara Pancasila, penyebarluasan Pancasila, dan sosialisasi Pancasila, maka ketetapan MPRS Nomor 25 tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Penyebaran Ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme kecuali untuk keperluan studi akademik, bukan untuk penyebaran.

"Pemerintah berposisi bahwa Pancasila yang resmi dan dipakai itu hanya satu, yaitu Pancasila yang ada di Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang terdiri dari lima sila yang merupakan satu kesatuan makna."

"Dimaknai dalam satu tarikan napas, tidak bisa dipisah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa diperas. Pokoknya itu Panca Sila, bukan Tri atau Eka. Itu posisi pemerintah," katanya.

MUI Desak DPR segera Cabut RUU HIP dari Prolegnas

Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Ustaz Zaitun Rasmin mendesak DPR untuk segera mencabut Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP dari program legislasi nasional ( Prolegnas).

Sebab, RUU HIP itu penuh dengan kontroversi dan mendapat banyak penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Baca: Politikus PDIP Sebut PKS Tidak Tolak Mentah RUU HIP, Mardani Ali Sera: Pancasila Sudah Final

Hal itu disampaikannya dalam webinar bertajuk 'RUU HIP: Menguatkan atau Melemahkan Pancasila', Sabtu (11/7/2020).

"Ketenteraman, kedamaian masyarakat itu sangat mahal. Maka satu kata saja segeralah DPR cabut ( RUU HIP) dari prolegnas," kata Zaitun.

Zaitun mengatakan sudah seyogianya DPR dan pemerintah menyerap aspirasi masyarakat yang menolak kehadiran RUU HIP.

Apalagi, penolakan tersebut dilakukan dengan cara-cara konstitusional.

Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak terutama DPR dan pemerintah menyetop pembahasan RUU HIP dan fokus kepada penanganan pandemi virus corona atau Covid-19.

"Seharusnya pemerintah dan DPR bersyukur ada masyarakat yang mau peduli tetapi dengan jalan yang baik, jalan konstitusional, jadi jangan disia-siakan ini," ujarnya.

Ustaz Zaitun menambahkan, penundaan pembahasan RUU HIP itu akan terus menimbulkan kecurigaan di masyarakat bahwa RUU ini nantinya akam dilanjutkan.

Ia mengatakan bisa saja dicarikan pembenaran jika RUU itu nantinta dikoreksi pasal demi pasal.

Baca: HNW Desak RUU HIP Dicabut Dari Prolegnas

Namun yang pasti, RUU itu dianggap masyarakat mereduksi nilai-nilai Pancasila.

"Kalau ke depan mau buat RUU lagi yang dirasa diperlukan ya silakan cuma jangan ini (RUU HIP) diteruskan. Sebab di bawah itu semua penuh kecurigaan apalagi penundaan ini semua curiga," kata dia.