TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pernah membatalkan kontrak di Kementerian Pertahanan senilai Rp 50 triliun.

Hal ini diungkapkan Hashim di hotel Ayana Midplaza Hotel, Jakarta, Jumat (17/7/2020).

Menurut Hashim, alasan Prabowo membatalkan kontrak tersebut karena kakaknya tidak ingin terlibat korupsi.

“Prabowo secara low profile, tenang ia batalkan tidak mau. Ia bilang ke saya, saya tidak mau terlibat korupsi. Ini kontrak-kontrak korup, saya tidak mau terlibat. Kaget, saya dengar Menteri Keuangan (Sri Mulyani) juga kaget,” ujar Hashim saat diwawancara memberikan keterangan pers.

Baca: Hashim Djojohadikusumo Klarifikasi Ekspor Benih Lobster yang Disebut Libatkan Perusahaan Anaknya

Hashim melanjutkan, uang tersebut langsung dikembalikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

“50 triliun rupiah ia tidak mau tanda tangani, ia batalkan. Uang itu dikembalikan ke Menteri Keuangan,” pungkasnya.

Bicara Lobster

Pada kesempatan itu, Hashim Djojohadikusumo juga bicara soal ekspor benih lobster.

Dia menegaskan bahwa PT Bima Sakti Mutiara tidak memiliki konflik kepentingan dengan ekspor benih lobster.

PT Bima Sakti Mutiara disebut-sebut merupakan salah satu perusahaan yang memperoleh jatah ekspor benih lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Perusahaan ini dimpimpin langsung oleh anak Hashim yakni Rahayu Saraswati.

"Keluarga kami tidak begitu, kami suka uang, kami suka fulus tetapi caranya tidak seperti ini. Saya kakak saya tidak mau merusak nama keluarga kami," ujar Hashim di Ayana Midplaza Hotel, Jakarta pada Jumat (17/7/2020).

Baca: Susi Pudjiastuti Diminta Tak Urusi Masalah Lobster, Said Didu: Rakyat Ga Boleh Berpendapat?

Hashim menambahkan apabila ingin korupsi, dirinya akan melakukannya di Kementerian Pertahanan, yang dipimpin oleh kakaknya Prabowo Subianto.

"Kalau saya mau atau keluarga mau korupsi di Kementerian Pertahanan, ngapain saya di lobster," ujarnya.

Wakil Ketua DPP Gerindra ini mengaku, dirinya sangat memperhatikan lingkungan hidup dan keberlanjutannya.

"Kami sudah belasan tahun bergerak di lingkungan hidup dan keluarga kami telah mengeluarkan puluhan miliar rupiah untuk menjaga lingkungan Indonesia, tanpa banyak publikasi," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan Tribunnews.com, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono tak membantah bahwa perusahaan Hashim Djojohadikusumo mendapat jatah kuota usaha ekspor benih lobster.

Diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan pimpinan Edhy Prabowo membuka izin ekspor benih lobster melalui Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020.

Peraturan tersebut sekaligus membatalkan regulasi sebelumnya pada era kepemimpinan Susi Pudjiastuti yang melarang pengiriman bayi lobster ke luar negeri.

Salah satu eksportir yang mendapatkan kuota adalah PT Bima Sakti Mutiara.

Dimana sahamnya sebagian besar dimiliki Arsari Group atau milik Hashim.

"Ya kan sudah dijelaskan sama anak Pak Hashim yaitu Saraswati (Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, - red) kalau memang salah satu group usahanya yang sudah lama bergerak di industri seafood itu ikut pula dalam usaha benih ekspor lobster," ujar Arief Poyuono, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (6/7/2020).

Menurutnya Gerindra tak bisa membantah jika memang perusahaan Hasyim mendapatkan jatah kuota ekspor benih lobster.

Apalagi Saraswati sendiri, kata dia, sudah mengakui setelah 34 tahun lamanya Arsari Group berbisnis mutiara kemudian kali ini menekuni usaha lobster.

"Saya rasa kita nggak bisa bantah ya kalau dapat kuota ekspor benih lobster, yang penting mendapatkan kuota ekspornya sesuai aturan yang di KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan)," ungkapnya.

Selain itu, Arief Poyuono mengatakan perusahaan Hasyim Djojohadikusumo bukanlah perusahaan yang baru didirikan dadakan dalam waktu dekat-dekat ini.

"Yang penting lagi kan perusahaan Hasyim bukan perusahaan dadakan ya. Tapi sudah lama bergerak di bidang industri aqua culture atau budi daya perikanan," kata Arief.

Sumber: Kompas TV