Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menyoroti ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang mencapai angka 20 persen.

Menurutnya, kondisi politik akan lebih baik tanpa ambang batas presiden, terutama berkaitan dengan politik uang.

Hal itu disampaikannya dalam webinar Voice For Change bertajuk 'Presidential Threshold Nol Persen di Mata Partai Politik' yang dimoderatori Aktivis ‘98 Niko Adrian, Jumat (17/7/2020).

Baca: Soal Presidential Threshold, Legislator PKS: Angkanya Tidak Boleh Kecil dan Tidak Boleh Besar

"Penghapusan presidential threshold ini juga untuk menghindari money politics," katanya.

Selain politik uang, Viva Yoga mengatakan penghapusan ambang batas presiden untuk menghendari munculnya dikotomi di masyarakat.

Hal itu berdasarkan pengalaman Pilpres 2019 yang hanya memunculkan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Jangan sampai ada problem di kohesivitas sosial lagi. Seperti Pilpres kemarin memunculkan perbedaan, sehingga menimbulkan segmentasi politik masyarakat," ujarnya.

Baca: Mardani Yakini Penurunan Presidential-Pilkada Threshold Akan Buat Banyak Orang Baik Masuk Politik

Lebih lanjut, menurutnya ke depan partai politik (parpol) yang lolos ke parlemen pada Pemilu 2019 bisa mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.

Sebab, jika presidential threshold tetap tinggi hal itu dikhawatirkan bisa memunculkan kekuasaan oligarki.

"Biarlah Parpol yang lolos 2019 menentukan pasangan calonnya masing-masing. Semakin banyak calon akan semakin bagus," ucapnya.

Baca: Perludem: Hapus Presidential Threshold untuk Cegah Oligarki

"Presidential untuk itu apa fungsinya presidential threshold? Presidential threshold pasti akan mengurangi tingkat kompetisi. Semakin tinggi PT, semakin sempit kompetisinya, sehingga jangan sampai kemudian muncul oligarki kekuasaan parpol," katanya.