Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus Novel Baswedan

Soal Polemik Vonis Penyerang Novel Baswedan, Praktisi Hukum: Harus Dihormati Apapun Keputusannya

"Dalam hukum ada istilah 'res judicata pro veritate habetur'. Yang berarti apa yang diputus hakim harus dianggap benar.

Soal Polemik Vonis Penyerang Novel Baswedan, Praktisi Hukum: Harus Dihormati Apapun Keputusannya
Tribunnews/Irwan Rismawan
Suasana sidang pembacaan putusan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan dengan terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette yang disiarkan secara live streaming di PN Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2020). Tribunnews/Irwan Rismawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Vonis kepada kedua terdakwa penganiayaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan menjadi polemik.

Sejumlah kalangan menilai, vonis terhadap dua terdakwa terlalu ringan.

Diketahui, putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Rahmat Kadir dan Ronny Bugis, menjatuhkan hukuman masing-masing 2 tahun dan 1 tahun 6 bulan penjara.

Baca: Tanggapi Vonis Penyerang Novel Baswedan, Najwa Shihab: Bayangkan Kondisi 10 Tahun Mendatang!

Baca: Soal Vonis Terdakwa Penyerangan Novel, Mahfud MD Curigai Mafia Kasus

Terkait polemik putusan tersebut, praktisi hukum, M Zakir Rasyidin menilai pada prinsipnya, keputusan majelis hakim harus dihormati.

"Prinsipnya harus dihormati, apapun keputusannya," tegas Zakir di Jakarta, Sabtu (18/7/2020).

Ketua Umum Majelis Advokat Muda Nasional Indonesia (Madani) ini menambahkan, dalam hukum ada istilah 'res judicata pro veritate habetur'.

"Yang berarti apa yang diputus hakim harus dianggap benar. Itulah dasar mengapa kita dituntut menghormati putusan hakim," terangnya.

"Semoga Novel bisa menerima dengan vonis tersebut," sambung Zakir.

Sementara itu menyoal vonis hakim yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa, Zakir tak terlalu mempermasalahkan. Sebab, kata dia, hak korban sudah diwakilkan kepada JPU dalam Persidangan.

"Kembali lagi bahwa apa yang sudah menjadi ketetapan bisa dikoreksi," urainya.

Halaman
123
Ikuti kami di
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Sumber: Warta Kota
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas