Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Solo 2020

Sekjen PDIP Jawab Kritikan Soal Politik Dinasti Terkait Pencalonan Putra Jokowi Dalam Pilkada Solo

Hasto Kristiyanto mengatakan publik tak boleh asal menuduh pencalonan Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai upaya membangun dinasti politik

Sekjen PDIP Jawab Kritikan Soal Politik Dinasti Terkait Pencalonan Putra Jokowi Dalam Pilkada Solo
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto 

Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) meminta publik berlaku adil terhadap setiap warga negara Indonesia (WNI) yang berniat mengabdi untuk masyarakat dengan menjadi calon kepala daerah.

Sekertaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, publik tak boleh asal menuduh pencalonan Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka sebagai upaya membangun dinasti politik.

Begitu juga dengan pencalonan putri Wakil Presiden Maruf Amin, Nur Azizah, yang diusung PKS dan Partai Demokrat untuk Pilkada Kota Tangerang Selatan.

Baca: Tak Hanya Gibran & Bobby Nasution, Anak Maruf Amin dan Keponakan Prabowo Juga Ramaikan Pilkada 2020

"Penentu final dari para kepala daerah terpilih bukanlah politisi atau parpol tertentu. Penentu final siapa yang memimpin adalah rakyat sendiri lewat mekanisme pemilihan," kata Hasto Kristiyanto saat konferensi pers virtual usai peresmian kantor baru PDIP di 20 wilayah, Rabu (22/7/2020).

Hasto Kristiyato mengajak masyarakat Indonesia melihat praktik politik di negara demokrasi maju seperti Amerika Serikat (AS).

Di mana keluarga George W Bush eksis dalam jagad perpolitikan di negeri itu.

Atas dasar itu, Hasto Kristiyanto menjelaskan pencalonan putra presiden tak mengherankan karena ada sifat alamiah di dalam kehidupan politik.

Baca: Tak Etis Dorong Achmad Purnomo Lawan Gibran, PKS Usahakan Calon Alternatif dari Kader Sendiri

"Jadi bukan karena anak pejabat negara lalu hak politiknya tercabut karena hal tersebut (maju di pilkada, red). Yang penting rakyat yang menentukan dan memiliki kedaulatan di dalam menentukan pemimpinnya," ujar Hasto.

PDIP pun tak menutup kritikan terkait isu dinasti politik.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Lusius Genik Ndau Lendong
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas