Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) meminta publik berlaku adil terhadap setiap warga negara Indonesia (WNI) yang berniat mengabdi untuk masyarakat dengan menjadi calon kepala daerah.

Sekertaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, publik tak boleh asal menuduh pencalonan Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka sebagai upaya membangun dinasti politik.

Begitu juga dengan pencalonan putri Wakil Presiden Maruf Amin, Nur Azizah, yang diusung PKS dan Partai Demokrat untuk Pilkada Kota Tangerang Selatan.

Baca: Tak Hanya Gibran & Bobby Nasution, Anak Maruf Amin dan Keponakan Prabowo Juga Ramaikan Pilkada 2020

"Penentu final dari para kepala daerah terpilih bukanlah politisi atau parpol tertentu. Penentu final siapa yang memimpin adalah rakyat sendiri lewat mekanisme pemilihan," kata Hasto Kristiyanto saat konferensi pers virtual usai peresmian kantor baru PDIP di 20 wilayah, Rabu (22/7/2020).

Hasto Kristiyato mengajak masyarakat Indonesia melihat praktik politik di negara demokrasi maju seperti Amerika Serikat (AS).

Di mana keluarga George W Bush eksis dalam jagad perpolitikan di negeri itu.

Atas dasar itu, Hasto Kristiyanto menjelaskan pencalonan putra presiden tak mengherankan karena ada sifat alamiah di dalam kehidupan politik.

Baca: Tak Etis Dorong Achmad Purnomo Lawan Gibran, PKS Usahakan Calon Alternatif dari Kader Sendiri

"Jadi bukan karena anak pejabat negara lalu hak politiknya tercabut karena hal tersebut (maju di pilkada, red). Yang penting rakyat yang menentukan dan memiliki kedaulatan di dalam menentukan pemimpinnya," ujar Hasto.

PDIP pun tak menutup kritikan terkait isu dinasti politik.

Proses kaderisasi di PDIP, jelas Hasto, justru harus dimulai dari keluarga sebagaimana pendidikan agama yang dimulai dari keluarga juga.

"Hal yang sama juga berlaku untuk pendidikan politik," kata Hasto.

Baca: PAN Tetap Ingin Pilkada Kota Solo Digelar Meski Gibran Lawan Kotak Kosong

Pemahaman itu yang membuat PDIP terus membuka ruang pengkaderan calon kepala daerah, baik untuk individu yang selama ini beraktivitas di partai maupun yang berasal dari luar partai.

Semuanya itu diramu dengan berbagai pertimbangan, direkomendasikan, kemudian harus mengikuti sekolah calon kepala daerah.

Jelas bahwa Gibran Rakabuming adalah putra Presiden Jokowi.

Tetapi sesuai dengan apa yang tertuang di dalam konstitusi partai, lanjut Hasto, bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan dan dicalonkan.

"Gibran tidak bisa memilih mau lahir dari mana," kata Hasto.

"Begitu pula proses itu juga dibuka oleh PDI Perjuangan. Yang penting seluruh calon-calon tersebut termasuk Gibran, juga mengikuti seluruh proses kaderisasi kepemimpinan yang disiapkan oleh partai," ujarnya.