Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Komisi X DPR akan Panggil Nadiem Makarim, Minta Kaji Ulang Skema POP Kemendikbud

Komisi X DPR akan memanggil Mendikbud Nadiem Makarim terkait Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kemendikbud.

Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Komisi X DPR akan Panggil Nadiem Makarim, Minta Kaji Ulang Skema POP Kemendikbud
dok. ICANDO
Komisi X DPR akan memanggil Mendikbud Nadiem Makarim terkait Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kemendikbud. 

Kriteria Penetapan Peserta Tidak Jelas

Tak hanya itu, ada alasan lain yang membuat PGRI memutuskan untuk mundur dari POP Kemendikbud.

PGRI juga menilai pemilihan peserta Program Organisasi Penggerak tidak jelas.

Alasan ini sama dengan organisasi lain yang mengundurkan diri lebih dulu yakni NU dan Muhammadiyah.

Bahkan, Unifah menilai, kriteria dalam penetapan peserta POP Kemendikbud juga tidak jelas.

"Kriteria pemilihan dan penetapan peserta program organisasi penggerak tidak jelas," ujar Unifah.

PGRI memandang perlunya program yang sangat dibutuhkan para guru.

Berita Rekomendasi

Prioritas program yang dibutuhkan dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja guru.

Baca: NU dan Muhammadiyah Mundur, Komisi X DPR Desak Kemendikbud Buka Kriteria Seleksi OP ke Publik

Nadiem Makarim.
Mendikbud Nadiem Makarim. (dok. Kemendikbud)

Baca: Satgas NU Pakai Cara Persuasif kepada Sejumlah Kiai yang Belum Tahu Detail soal Covid-19

Baca: Dukung Kurban Saat Pandemi, PT Bintang Toedjoe Gandeng NU dan Muhammadiyah

Muhammadiyah Gelar Pelatihan

Sementara, Muhammadiyah membeberkan sejumlah pertimbangan hingga akhirnya memutuskan mundur dari POP.

Hal ini disampaikan Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Kasiyarno melalui keterangan tertulisnya.

"Setelah kami ikuti proses seleksi dalam Program Organisasi Penggerak Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud RI dan mempertimbangkan beberapa hal,


"Maka dengan ini kami menyatakan mundur dari keikutsertaan program tersebut," beber Kasiyarno, Selasa (21/7/2020), dikutip dari Kompas.com.

Meski demikian, Muhammadiyah tetap akan membantu pemerintah dalam meningkatkan pendidikan dengan berbagai pelatihan, kompetensi kepala sekolah dan guru.

Pelatihan yang dimaksud melalui program-program yang dilaksanakan Muhammadiyah sekalipun tanpa keikutsertaan dalam POP.

Baca: Intelektual Muda NU Duga Ada Pihak yang Gunakan Isu Agama untuk Pecah Belah Bangsa

Baca: Kembangkan Unusia, Jazilul Fawaid: NU Ingin Membantu Pemerintah

Proses Seleksi Tak Jelas

Lebih lanjut, mundurnya NU dikarenakan permasalahan proses seleksi yang dinilai kurang jelas.

Ketua LP Maarif NU, Arifin Junaidi menyampaikan, alasan lain NU memutuskan mundur dari POP Kemendikbud.

Alasan lain mundurnya NU, Arifin menuturkan, karena saat ini Lembaga Pendidikan Maarif NU sedang fokus menangani pelatihan kepala sekolah dan kepala madrasah.

Pelatihan tersebut dilaksanakan di 15 persen dari total sekolah atau madrasah sekitar 21.000 sekolah/madrasah.

Arifin menambahkan, mereka yang ikut pelatihan harus melatih guru-guru di satuan pendidikannya dan kepala sekolah serta kepala madrasah lain di lingkungan sekitarnya.

Sedangkan POP harus selesai akhir tahun ini.

(Tribunnews.com/Indah Aprilin/Fahdi Fahlevi) (Kompas.com/Ayunda Pininta Kasih)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas