TRIBUNNEWS.COM - Komisi X DPR RI akan memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim dalam waktu dekat.

Hal itu terkait polemik Program Organisasi Penggerak (POP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Kita belum dapat penjelasan detail dari Mendikbud Nadiem, karena itu tahapannya, kita akan mengundang Nadiem dalam rapat kerja komisi X DPR RI."

"Kita ingin minta kejelasan kenapa ada kegaduhan terkait dengan program organisasi penggerak," ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dikutip dari kanal Youtube Kompas TV.

Baca: Setelah Terima Masukan dari Berbagai Pihak, Kemendikbud Bakal Evaluasi POP

Baca: Evaluasi Program Organisasi Penggerak, Nadiem Harap Seleksinya Terbaik di Dunia

Adapun ia menyarankan agar Kemendikbud menata ulang kembali program organisasi penggerak.

Sebab, harus ada skema terbaik, agar program organisasi penggerak tidak membuat 'gaduh'.

Terlebih pasca mundurnya NU, Muhammadiyah, dan PGRI dari program ini.

"Pertama, kita minta ditata ulang lagi skemanya."

"Kedua, kita tetap ingin Muhammadiyah, NU, dan PGRI tetap kita minta masuk kembali," tuturnya.

Nadiem akan evaluasi POP

Mengenai polemik tersebut, Nadiem Makarim menyatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait program ini.

Terutama dalam sektor seleksi organisasi yang dipilih sebagai penerima dana.

"Penyempurnaan dan evaluasi lanjutan ini dilakukan setelah pemerintah menerima masukan dari berbagai pihak," tutur Nadiem, dikutip dari Youtube Kompas TV.

Baca: Legislator PAN Dukung Sikap NU, Muhammadiyah dan PGRI Mundur dari POP Kemendikbud

Baca: Nadiem Makarim Minta KPK Telaah Program Organisasi Penggerak

Nadiem menegaskan, gagasan program ini, untuk memaksimalkan inovasi sistem belajar mengajar yang lebih baik.

"Kita semua sepakat, program organisasi penggerak merupakan gerakan bersama masyarakat untuk memajukan pendidikan nasional."

"Tapi kita harus memastikan, program ini sebelum dilaksanakan, merupakan program dengan integritas dan transparansi yang terbaik," tambahnya.

Alasan kemunduran Muhammadiyah dalam POP

Sebelumnya, POP Kemendikbud mendapat kritik keras dari Muhammadiyah, organisasi yang secara turun-temurun berkecimpung di dunia pendidikan Indonesia.

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Sunanto menilai dana ratusan miliar dari POP Kemendikbud ada yang tidak tepat sasaran.

Lantaran diduga ada korporasi besar yang ikut menerima dana POP.

Muhammadiyah pun mundur meski mendapat bagian kategori gajah atau Rp 20 miliar.

Adapun POP Kemendikbud menganggarkan dana Rp 595 miliar, yang akan diberikan untuk 156 ormas terpilih.

Baca: Fadli Zon Beri 5 Alasan Mengapa POP Kemendikbud Harus Dihentikan

Baca: Mundurnya PGRI, NU dan Muhammadiyah dari POP, Nadiem Makarim akan Evaluasi, Singgung Transparansi

Ormas terpilih itu dibagi menjadi 3 kategori, yakni gajah untuk dana Rp 20 miliar; macan Rp 5 miliar; dan kategori kijang dengan besaran dana Rp 1 miliar.

Solusi tentu saja dibutuhkan agar kisruh dana POP Kemendikbud bisa segera selesai.

Pun agar uangnya bisa optimal dirasakan para pelaku pendidikan.

Terlebih para peserta didik, yang ikut serta terdampak di masa pandemi seperti saat ini.

(Tribunnews.com/Maliana)