Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 79 tahun 2020.

Perpres tersebut merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (BIN).

Dalam Perpres yang baru tersebut, terdapat tambahan jabatan struktural di BIN yakni Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur.

"Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur, selanjutnya disebut Deputi VIII, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang Intelijen pengamanan aparatur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN," bunyi pasal 28 ayat 1 Perpres 79 Tahun 2020.

Baca: Djoko Tjandra Kabur ke Malaysia, Jokowi Didesak Evaluasi Budi Gunawan, Begini Tanggapan BIN

Intelijen Pengamanan Aparatur dipimpin sorang Deputi.

Deputi VIII mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi Intelijen pengamanan aparatur.

Adapun fungsi Deputi VIII, di antaranya;

Pertama, penyusunan rencana kegiatan dan/ atau operasi Intelijen pengamanan aparatur;

Kedua, pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi Intelijen pengamanan aparatur;

Ketiga, pengoordinasian kegiatan dan/atau operasi intelijen pengamanan aparatur;

Keempat, pelaksanaan kerja sama kegiatan dan/atau pengendalian kegiatan penelusuran (clearance) terhadap calon pejabat aparatur;

Baca: Mahfud MD Minta Prajurit TNI, Polri, dan Anggota BIN di Papua Tidak Terpancing

Kelima, pemberian pertimbangan saran dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan ;

Keenam, pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen pengamanan aparatur; dan