Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Mahkamah Konstitusi Berwenang Tangani Sengketa Pilkada, Ini Aturannya

Mahkamah Konstitusi berdasarkan pengalaman menangani sengketa pilkada, selalu membuat regulasi yang menjadi dasar untuk penanganan pilkada tersebut

Mahkamah Konstitusi Berwenang Tangani Sengketa Pilkada, Ini Aturannya
Wartakota/henry lopulalan
ILUSTRASI - Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto (tengah) didampingi Hakim MK Enny Nurbaningsih (kiri) dan Manahan MP Sitompul (kanan) memimpin jalannya sidang pengujian formil mengenai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019). Pada sidang yang beragenda pemeriksaan pendahuluan itu majelis hakim konstitusi meminta kepada pemohon untuk memperbaiki berkas yang diajukan. (Warta Kota/Henry Lopulalan) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Aswanto mengatakan, Mahkamah Konstitusi masih dapat menangani Sengketa Pilkada.

Mahkamah Konstitusi dapat menangani Sengketa Pilkada hanya sampai peradilan khusus Pemilu terbentuk.

Baca: Diajak PKS untuk Lawan Gibran dalam Pilkada Solo, Achmad Purnomo: Sudah Tidak Mungkin Lagi

“Mahkamah Konstitusi mengharapkan untuk peradilan yang mempunyai kewenangan sengketa pilkada itu adalah peradilan khusus," kata dia, dalam keterangannya, di laman Mahkamah Konstitusi, Rabu (29/7/2020).

Dia menjelaskan, Mahkamah Konstitusi berdasarkan pengalaman menangani sengketa pilkada, selalu membuat regulasi yang menjadi dasar untuk penanganan pilkada tersebut.

“Misalnya baru-baru ini kami melakukan pembaharuan terhadap peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yakni menjadi PMK Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,” kata dia.

Menurut dia, meskipun di pilkada telah ada badan penanganan pada setiap tahapan, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang pada tahap akhir, yakni ketika terdapat peserta pemilihan pilkada yang merasa apa yang diputuskan oleh penyelenggara tidak tepat.

Kemudian, lanjut Aswanto, Mahkamah Konstitusi akan tetap patuh kepada regulasi yang mengatur siapa saja yang boleh mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi.

Ia mengatakan, UU telah menentukan bahwa tidak semua pasangan calon dapat atau berhak untuk mengajukan sengketa hasilnya ke Mahkamah Konstitusi.

Dia menjelaskan, Pasal 158 UU Pilkada mengatakan bahwa ada batas persentase tertentu selisih antara yang ditetapkan sebagai pemenang dengan yang kalah yang boleh mengajukan.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas