Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kartu Pra Kerja

Gaji Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Rp 77,5 Juta Jadi Sorotan Politikus PDIP

Alasan dibalik besaran gaji tersebut juga tak lepas dari harapan pemerintah agar dalam program itu tidak terjadi korupsi.

Gaji Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Rp 77,5 Juta Jadi Sorotan Politikus PDIP
geotimes.co.id
Kartu Pra Kerja siap diluncurkan pada Jumat (20/3/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Besaran gaji direktur eksekutif manajemen pelaksana Kartu Prakerja yang mencapai Rp 77,5 juta menjadi perbincangan.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rahmad Handoyo berusaha melihat polemik ini dari dua sisi. Pada satu sisi, dia menilai besaran gaji tersebut wajar.

"Saya kira itu sebuah hal yang wajar mengingat tanggung jawabnya sangat besar. Juga karena mengelola dana yang sangat besar," ujar Rahmad, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (30/7/2020).

Menurutnya alasan dibalik besaran gaji tersebut juga tak lepas dari harapan pemerintah agar dalam program itu tidak terjadi korupsi.

"Mungkin untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan, atau menghindarkan moral hazard. Karena sudah digaji besar harapannya itu tidak tergoda hal yang tidak kita harapkan bersama. Meskipun itu tidak menjamin juga," kata dia.

Baca: Ini Besaran Gaji dan Fasilitas yang Didapat Para Direktur Kartu Prakerja

Di sisi lain, Rahmad menyoroti kenyataan masih banyaknya kritikan yang timbul dari masyarakat akan program Kartu Prakerja. Mulai dari proses hingga hasil program Kartu Prakerja tersebut dinilai tidak sepadan dengan besaran gaji yang diterima para manajemen pelaksananya.

"Cuma masalahnya adalah gaji sudah begitu besar, tapi kerjanya tidak sesuai dengan harapan kita bersama. Nah itu menjadi pertanyaan. Itu perlu review eksekutifnya atau programnya, ya kita harus melihat bersama," jelasnya.

"Kritikan dari masyarakat itu ya harus kita dengarkan bersama. Terkait pekerjaannya, prosesnya, hasilnya yang dilatih atau materi yang dilatih itu tidak menunjukkan sesuatu hal yang bergaji sedemikian rupa," imbuhnya.

Politikus asal Boyolali, Jawa Tengah itu kemudian menilai perlu adanya input kepada para manajemen pelaksana untuk mengelola, menjalankan, dan mendesain program itu benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat.

Halaman
123
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Dewi Agustina
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas