Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Nurhadi Tertangkap

Periksa Hakim Tinggi PT Surabaya terkait Kasus Nurhadi, Ini yang Ditelisik Penyidik KPK

Penyidik KPK memeriksa tiga saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait perkara di Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2011-2016.

Periksa Hakim Tinggi PT Surabaya terkait Kasus Nurhadi, Ini yang Ditelisik Penyidik KPK
Tangkap layar kanal YouTube Kompas TV
Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait perkara di Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2011-2016.

Tiga saksi itu antara lain, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Elang Prakoso Wibowo; Direktur Komersial/CCO PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Pryonggo Sidharta; dan Stefanus Budi Juwono Yoso Sumardi selaku swasta.

Kesemua saksi diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Nurhadi, mantan Sekretaris MA.

Baca: KPK Akhirnya Tahan Orang Kepercayaan Bupati Malang Rendra Kresna

"Penyidik mengkonfirmasi terkait dengan pengajuan gugatan perdata di pengadilan yang untuk pengurusan lanjutannya diduga melalui perantara dari tersangka NHD [Nurhadi]," ungkap Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (30/7/2020) malam.

Selain Elang Prakoso, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua hakim lainnya untuk melengkapi berkas penyidikan Nurhadi.

Namun, dua hakim itu, H Sobandi, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan Ariansyah B Dali, hakim tingkat banding kasus jual beli tas mewah Devita Priska pada tahun 2016, mangkir tanpa keterangan.

"Penyidik belum memperoleh informasi terkait ketidakhadirannya," kata Ali.

Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono diduga kuat telah menerima sejumlah uang berupa cek dari Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto. Rincian suap yang diberikan berupa sembilan lembar cek dengan total Rp46 miliar.

Baca: KPK Terima Kemendikbud Beri Masukan Gaduhnya POP

Suap ditujukan agar Nurhadi menangani dua perkara yang melibatkan perusahaan Hiendra di MA. Adapun perkara yang ditangani pertama berasal dari kasus perdata PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) atau PT KBN dan perkara perdata saham di PT MIT.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas