Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Berharap Perma Bui Seumur Hidup untuk Koruptor Hanya Jadi Petunjuk Teknis Hakim

Namun dalam perspektif peraturan perundangan, Perma itu telah mengatur yang seharusnya diatur dalam KUHP.

Berharap Perma Bui Seumur Hidup untuk Koruptor Hanya Jadi Petunjuk Teknis Hakim
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PKS Nasir Djamil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Dalam Perma tersebut disebutkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor dapat dipidana seumur hidup bila merugikan negara lebih dari Rp100 miliar. 

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil berharap Perma tersebut hanya menjadi petunjuk teknis bagi hakim nantinya. 

"Hakim itu kan mandiri. Karenanya kami  berharap Perma itu hanya sebagai petunjuk teknis bagi hakim," ujar Nasir, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (3/8/2020). 

Baca: Perma Bui Seumur Hidup bagi Koruptor, Politikus Demokrat Minta MA Jaga Independensi Hakim 

Artinya, kata Nasir, hakim harus menangkap semangat pemberantasan korupsi dari Perma tersebut.

Namun dalam perspektif peraturan perundangan, Perma itu telah mengatur yang seharusnya diatur dalam KUHP.

Oleh karenanya, Nasir menilai tidak seharusnya hakim dapat didikte atau diarahkan dalam menjatuhkan hukuman bagi koruptor.

Hakim bagi Nasir harus memiliki independensi dalam menjatuhkan vonis kepada pelaku tindak pidana korupsi. 

"Sejatinya hakim itu tidak bisa didikte dalam menjatuhkan hukuman. Semangat untuk memberikan hukuman kepada koruptor patu diapresiasi, tapi masalah korupsi tidak mudah membuktikannya. Karena itu panduan tersebut membuat hakim tidak independen dan bebas dalam menjatuhkan vonis," kata dia. 

Selain itu, politikus PKS tersebut menyarankan agar diadakan konsultasi antar pimpinan lembaga negara yang pengaturannya diatur konstitusi. 

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas