Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus Djoko Tjandra

Jawab Otto Hasibuan, Kejagung Jelaskan Dasar Hukum Penjarakan Djoko Tjandra

Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono menjelaskan, pidana dua tahun terhadap Djoko Tjandra telah berkekuatan hukum tetap.

Jawab Otto Hasibuan, Kejagung Jelaskan Dasar Hukum Penjarakan Djoko Tjandra
Tangkap layar kanal YouTube Kompas TV
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono 
p>TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung telah melakukan eksekusi terhadap terpidana kasus korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra pada Jumat (31/7/2020) lalu.

Eksekusi dimaksud yakni melakukan penahanan terhadap Djoko Tjandra di Rutan kelas I Jakarta Pusat.

Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono menjelaskan, pidana dua tahun terhadap Djoko Tjandra telah berkekuatan hukum tetap.

Penahanan Djoko Tjandra sehubungan dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi terhadap putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor: 12K/Pid.Sus/2008 tanggal 11 Juni 2009.

Dalam putusan itu, kata Hari, Djoko terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan hukuman pidana dua tahun.

Baca: Otto Hasibuan Pertanyakan Dasar Penahanan Djoko Tjandra, Pertimbangkan Opsi Praperadilan

Djoko juga dihukum membayar denda sebesar Rp15 juta subsider tiga bulan penjara.

Sementara itu, barang bukti berupa dana yang ada dalam Escrow Account atas rekening Bank Bali No. 0999.045197 atas nama PT. Era Giat Prima dengan saldo Rp 546.468.544.738 dirampas untuk dikembalikan pada negara.

Atas dasar itu, Kejagung melakukan eksekusi penahanan terhadap Djoko Tjandra. Hal itu juga sudah sesuai dengan 270 KUHAP, pasal 30 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 dan pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

“Bahwa putusan PK tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga setelah terpidana berhasil ditangkap maka Jaksa telah melaksanakan eksekusi pada hari Jum’at, tanggal 31 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: Print-693/M.1.14/fd.1/05/2020 tanggal 20 Mei 2020 dengan cara memasukan ke rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta Pusat untuk menjalani pidana penjara selama 2 dan denda sebesar Rp15 juta,” jelas Hari kepada wartawan, Selasa (4/8/2020).

Sedangkan terhadap eksekusi selebihnya termasuk uang sebesar Rp. 546.468.544.738, telah dilaksanakan oleh Jaksa pada tahun 2009.

Halaman
12
Editor: Hasanudin Aco
Sumber: Kompas TV
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas