Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama melalui LP (Lembaga Pendidiman) Ma'arif NU menyatakan tetap mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) jika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memaksakan POP digelar tahun ini.

Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, Arifin Junaidi mengatakan, pihaknya dapat bergabung kembali dengan syarat Mendikbud Nadiem Makarim dan jajarannya mematangkan konsep POP dan pelaksanaanya digelar tahun depan.

"Apabila Kemendikbud memaksakan POP dilaksanakan tahun ini, maka LP Ma'arif NU-PBNU menyatakan tidak bergabung dalam POP Kemendikbud," kata Arifin dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (4/8/2020).

Baca: Mendikbud Nadiem: Saat Pandemi, Belajar Bisa Dimana Saja

Lebih jauh Arifin meminta, agar Kemendikbud menghapus LP Maarif NU-PBNU sebagai penerima POP tahun ini.

Pihaknya beralasan, LP Ma'arif NU-PBNU memilih fokus dalam peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru serta inovasi pendidikan secara mandiri.

"Karena dilaksanakan secara mandiri, maka LP Ma'arif NU-PBNU meminta kepada Kemendikbud untuk tidak mencatumkan LP Ma'arif NU PBNU dalam daftar penerima POP tahun ini," tegasnya.

Sebelumnya pada pekan lalu, Nadiem secara virtual meminta maaf kepada Muhammadiyah, LP Ma'arif NU PBNU, dan PGRI atas polemik POP.

Baca: Seperti Muhammadiyah, NU Tetap Enggan Gabung ke Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Ia menuturkan, program tersebut memang perlu dievaluasi.

Dalam kesempatan yang sama, mantan CEO Gojek itu meminta agar tiga organisasi tersebut dapat bergabung kembali ke POP Kemendikbud.