TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2020 mengalami kontraksi (minus) 5,32 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Data tersebut menandakan Indonesia berada diambang resesi, jika pada kuartal III nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali minus.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak menyayangkan minimnya terobosan pemerintah dalam membangkitkan perekonomian nasional.

Padahal pemerintah punya segala hal yang dibutuhkan untuk menahan anjloknya perekonomian nasional.

Menurutnya, anggaran pemulihan ekonomi nasional yang sangat besar dengan dana stimulus mencapai Rp 695,2 triliun, hingga awal Agustus ini baru terserap 20 persen.

Amin mendesak pemerintah untuk mengerahkan segala upaya atau all out menyelamatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) jika ingin meredam laju resesi ekonomi.

Baca: Pertumbuhan Ekonomi Minus, Menkeu: Indonesia Belum Alami Resesi

Kalaupun akhirnya terjadi resesi, namun jika UMKM bangkit dan kembali berputar usahanya, Amin yakin resesi tidak akan berkepanjangan.

"Pemerintah harus all out membantu UMKM agar bangkit. Jika dianggap unbankable, bantu dan bimbing sehingga mereka layak mendapat bantuan modal atau kredit dari perbankan. Jangan biarkan UMKM terus bertumbangan karena mereka kesulitan mengakses dana stimulus atau modal kerja," kata Amin kepada wartawan, Kamis (6/8/2020).

Anggota Komisi VI itu menyayangkan kecilnya jumlah UMKM sudah memperoleh bantuan modal kerja. Sampai awal Agustus 2020, baru 617.324 debitur dari kalangan UMKM yang mendapat kredit modal kerja, atau sekitar 0,96 persen dari total 64 juta UMKM.

Padahal pemerintah sudah menempat dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp 30 triliun dengan harapan Himbara mampu meningkatkan kredit yang dimodali pemerintah Rp 30 triliun menjadi Rp 90 triliun selama tiga bulan.

Menurut Amin, akibat lambatnya realisasi program PEN membuat banyak UMKM harus berusaha mencari permodalan sendiri.

Beberapa di antaranya bahkan memilih untuk tutup sementara karena tak bisa mengakses pembiayaan murah.

Padahal dengan dengan bangkitnya UMKM, laju penurunan ekonomi nasional dari sisi pengeluaran bisa diredam, karena UMKM itu menjadi sandaran bagi 90% tenaga kerja nasional.

BPS melansir, konsumsi masyarakat anjlok hingga minus 6,51 persen dikarenakan daya beli masyarakat yang terus melorot. Jika dibedah, pada kuartal I lalu, daya beli masyarakat anjlok sebesar 50 persen akibat pandemi Covid-19.

Namun sayangnya, dana besar stimulus alih-alih mampu mengerem laju penurunan, yang terjadi malah daya beli pada quartal II kembali anjlok sebesar 25 persen dibanding kuartal I.

BPS juga merilis, tingkat konsumsi rumah tangga minus 5,51 persen, konsumsi pemerintah minus 6,9 persen, dan konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) minus 7,76 persen.

Di sisi lain, pertumbuhan industri transportasi dan sektor akomodasi dan industri makanan dan minuman tercatat kontraksi (minus) 29,22 persen dan minus 22 persen.

"Pemerintah memiliki anggaran besar untuk berbagai program dan kebijakan, seperti Kartu Prakerja, Bansos, Insentif usaha lewat berbagai pajak yang ditanggung pemerintah, penempatan dana di bank, penjaminan kredit modal kerja ke UMKM, keringanan rekening listrik bagi pelanggan industri dan sosial. Sayangnya pemerintah seperti gagap menghadapi situasi pandemi ini," kata Amin.

Ia pun heran mengapa program bansos gagal mengangkat daya beli masyarakat bawah.

Sementara itu, kelompok menengah atas pun cenderung menahan diri untuk membelanjakan uangnya karena rendahnya kepercayaan masyarakat pada kemampuan pemerintah menangani persoalan ekonomi.

"Sikap presiden yang marah-marah atas kinerja para menterinya, justru malah menebar pesimisme ditengah masyarakat. Masyarakat ragu apakah pemerintah mampu menangani persoalan ekonomi," kata Amin.