Fokus Komite Penanganan Covid-19, Erick Thohir: Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit
Pemerintah berupaya keras melewati badai pandemi covid-19 dengan menangani sisi kesehatan dan perekonomian secara bersamaan.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Willem Jonata
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berupaya keras melewati badai pandemi covid-19 dengan menangani sisi kesehatan dan perekonomian secara bersamaan.
Demikian dikatakan oleh Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir.
"Yang kami tanamkan sekarang ini adalah, kesehatan pulih, ekonomi bangkit," ujar Erick saat berdiskusi di kantor KADIN, Jakarta, Senin (10/8/2020).
Erick menyebut Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) memiliki tiga fokus utama yang meliputi program Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh.
Baca: Diduga Cemburu, Buruh Proyek Tikam Kekasihnya hingga Tewas
Program Indonesia Sehat meliputi sejumlah hal, mulai dari sosialisasi perubahan perilaku secara luas melibatkan seluruh stakeholders dan komunitas masyarakat; Akselerasi test PCR, Lacak dan Karantina secara nasional; Terapi penyembuhan berkelanjutan; Mengubah zona merah menjadi kuning dan hijau dengan prioritas 8 provinsi; Mempersiapkan masyarakat dan pilkada aman covid, untuk daerah yang akan ikut pilkada 2020; Merencanakan dengan matang program kerja sama pembuatan dan pendistribusian imunisasi vaksin dan obat-obatan pembentuk anti bodi dan daya tahan tubuh dalam 1 tahun ke depan; Pemanfaatan satu data untuk Penanganan Covid-19 dan Kesehatan; Memaksimalkan peran layanan kesehatan primer Pengkhususan rumah sakit untuk pelayanan Covid-19 di setiap daerah; Pelayanan yang berkualitas dan terjangkau dengan Pendekatan Keluarga; Pengendalian penyakit tidak menular terintegrasi; Percepatan kemandirian alat kesehatan dan obat dalam
negeri; hingga Transformasi sistem kesehatan dan BPJS berkualitas.
Baca: YLKI: Klaim Obat Herbal Penyembuh Covid-19 dan Kelabui Konsumen, Bisa Dipidana
Baca: Satgas: Peningkatan Kasus Covid-19 di Jawa Barat Bertambah 5,6 Persen
Sementara program Indonesia Bekerja meliputi Bantuan UMKM Produktif; Bantuan Kredit & Subsidi Bunga UMKM Subsidi gaji melalui BPJSTK; Penyaluran bantuan untuk Pra Kerja; Bantuan Sosial Tambahan; Subsidi listrik untuk kelompok berpenghasilan rendah dan relaksasi abodemen listrik; Penyaluran kredit untuk usaha informal; Program padat karya pangan oleh Kementan, Perikanan, PUPR dan Program padat karya Pedesaan dalam rangka peningkatan produktivitas pangan; Program Irigasi, Embung, Jalan, Pertanian, Pembangunan Desa; Program Percepatan Penyerapan Tenaga Kerja.
"Dalam Indonesia Bekerja, ada bantuan UMKM produktif mudah-mudahan satu-dua minggu ini diumumkan 12 juta untuk mikro retail akan dibantu Rp 2,4 juta, kurang lebih Rp 28,8 triliun," ucap Erick.
Kemudian ada juga bantuan kredit dan subsidi bunga UMKM yang sebenarnya sudah berjalan namun akan kembali dievaluasi.
Presiden Jokowi, kata Erick, juga mendorong peningkatan program padat karya. Presiden Jokowi memutuskan beberapa program strategi nasional yang ada di sejumlah kementerian menjadi padat karya.
Pemerintah, lanjut Erick, juga memiliki sejumlah strategi dalam mendorong pertumbuhan dengan meningkatkan perdagangan dari sektor maritim.
"Ada dua negara yang pertumbuhan ekonomi dan kelas menengahnya terus naik yaitu Kuwait dan India, itu kita suplai apa yang jadi kebutuhan, jangan ke Eropa terus," jelasnya.
Erick juga mendorong pengusaha lokal untuk mengisi ruang investasi yang disiapkan pemerintah.
Pemerintah telah menyediakan kawasan industri Batang dan Subang yang dapat diisi para investor lokal dan asing.
Sedangkan program Indonesia Tumbuh terdiri atas mendorong ekonomi maritim melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama: Akselerasi Ekonomi sumber daya alam; Peningkatan penerimaan melalui cukai rokok, plastik, bbm, kendaraan; dan Transformasi penerimaan perpajakan.
"Kita sebagai pelaksana ingin memastikan kita melakukan percepatan, dukungan, dan juga tentunya mensinkronisasi program yang tidak hanya di komite tapi di seluruh kementerian," tambahnya.
Terlepas dari stimulus sebesar Rp 695 triliun yang sudah diberikan, kata Erick, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah memiliki mata anggaran yang jika tidak produktif dan efektif bisa direlokasi untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Erick menyebut keterlibatan kejaksaan, BPKP, hingga Polri tak lepas guna mendorong percepatan penyerapan anggaran.
Erick meminta dukungan masyarakat untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan, karena bila kesehatan tidak pulih, maka akan sulit ekonomi untuk bangkit. Tanpa dukungan masyarakat, kata Erick, protokol kesehatan yang hanya digaungkan tanpa dilaksanakan juga tidak akan berdampak.