Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Puluhan Kades Datangi Mahkamah Konstitusi untuk Perbaiki Gugatan Uji Materi UU Nomor 2 Tahun 2020

Pemohon terdiri dari 21 orang kades dan enam orang Badan Permusyawaratan Desa, dari berbagai wilayah provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Puluhan Kades Datangi Mahkamah Konstitusi untuk Perbaiki Gugatan Uji Materi UU Nomor 2 Tahun 2020
Istimewa
Sejumlah kepala desa (kades) dari berbagai wilayah Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara, Rabu (12/8/2020), berkumpul di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasanudin Aco

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puluhan kepala desa (kades) dari berbagai wilayah Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara, Rabu (12/8/2020), berkumpul di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat.

Para kepala desa dan beberapa orang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), berkumpul untuk memperjuangkan revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020.

Kebetulan, hari ini ada agenda sidang kedua uji materiil (judicial) review UU 2/2020, dengan agenda perbaikan gugatan.

Dalam perbaikan yang disampaikan kepada mahkamah, Parade Nusantara menambahkan jumlah pemohon uji materiil dari awalnya dua orang menjadi 27 orang.

Pemohon terdiri dari 21 orang kades dan enam orang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dari berbagai wilayah provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Baca: Mahkamah Konstitusi Berwenang Tangani Sengketa Pilkada, Ini Aturannya

"Pemohon gugatan bertambah dari dua orang menjadi 27 orang. Sebanyak 21 kades dan 6 BPD dari unsur keterwakilan provinsi dan kabupaten. Mulai dari Provinsi Sumatera sampai Provinsi Papua, mewakili ujung timur Indonesia," ucap Dimyati Dahlan, Sekjen Parade Nusantara, Rabu (12/8/2020), di depan Gedung MK.

Di samping itu, lanjut Dimyati, sebagai bentuk dukungan untuk perjuangkan Dana Desa di MK, para kades juga mengirimkan Surat Keputusan (SK) Kades mau pun BPD ke Pengurus Parade Nusantara.

"Ratusan SK dikirimkan ke Parade Nusantara yang ingin menjadi Pemohon di MK. Semua kami tampung dan kami jelaskan bahwa tidak bisa semua dimasukkan. Cukup unsur keterwakilan wilayah di Indonesia 27 orang ini, bisa menguatkan gugatan ke MK," jelasnya.

Selain penambahan pemohon di MK, Parade Nusantara melalui tim kuasa hukumnya juga mempertajam gugatan sesuai arahan mahkamah yang disampaikan pada sidang pertama. 

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Willem Jonata
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas