Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Arsul Sani Sebut R-Perpres yang Ada di DPR Sama dengan yang Beredar di Masyarakat

Ia pun tidak yakin pemerintah telah memperbaiki R-Perpres tersebut setelah mendengar masukan dari elemen masyarakat sipil.

Arsul Sani Sebut R-Perpres yang Ada di DPR Sama dengan yang Beredar di Masyarakat
Tribunnews.com/Chaerul Umam
Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengungkapkan draft atau Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) Pelibatan TNI Dalam Mengatasi Aksi Terorisme yang disampaikan pemerintah ke DPR RI sama dengan R-Perpres yang beredar di masyarakat.

Ia pun mengaku telah membaca R-Perpres yang telah disampaikan pemerintah ke DPR RI tersebut.

Hal itu diungkapkannya menjawab pertanyaan terkait dengan kesediaan DPR RI untuk membuka R-Perpres terbaru atas permintaan elemen masyarakat sipil.

Baca: Rancangan Perpres Pelibatan TNI atasi Terorisme Belum Dibahas dalam Rapat Bamus DPR

"Saya kira draftnya sudah terbuka. Sebab yang saya baca, yang ada di DPR sama dengan yang beredar kok. Jadi draft itu ya sudah terbuka. Sejauh ini saya tidak tahu kalau ada draft yang baru. Tapi tampaknya belum ada," kata Arsul dalam diskusi virtual yang digelar Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia pada Jumat (14/8/2020).

Ia pun tidak yakin pemerintah telah memperbaiki R-Perpres tersebut setelah mendengar masukan dari elemen masyarakat sipil.

Arsul menduga masukan yang telah diterima pemerintah terkait R-Perpres tersebut dari elemen masyarakat sipil hanya akan menjadi bahan masukan.

"Karena kalau kemudian kata pemerintah, pemerintah telah bertemu dengan berbagai kalangan elemen masyarakat sipil, kemudian memperbaiki draftnya tidak rasanya. Paling yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah dengan masukan-masukan dari berbagai kalangan terutama elemen masyarakat sipil itu juga akan menjadi bahan," kata Arsul.

Baca: KSAD Jenderal Andika Perkasa Sebut TNI AD Miliki Vaksin Covid-19, Erick Thohir: Dapat Digabungkan

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah dan DPR untuk melakukan pembahasan rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme secara terbuka.

Karenanya menurut pemerintah dan DPR harus menyampaikan draft rancangan Perpres yang sudah jadi tersebut ke publik.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Gita Irawan
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas