Ketua DPR Berharap Anggaran Kesehatan 2021 Fokus Tanggulangi Covid-19
DPR meminta pemerintah untuk mengalokasikan APBN 2021 pada bidang kesehatan secara maksimal dan tepat sasaran.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk mengalokasikan APBN 2021 pada bidang kesehatan secara maksimal dan tepat sasaran, khususnya dalam penanggulangan pandemi Covid-19.
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, alokasi anggaran tersebut untuk fasilitasi penemuan vaksin, penyediaan masker untuk rakyat, penguatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan alat kesehatan.
Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan penguatan PSBB dengan mekanisme yang lebih terpadu dan terkoordinasi, serta reformasi program JKN menuju jaminan kesehatan semesta.
"Upaya ini sangat dibutuhkan, baik dalam konteks percepatan pemulihan sosial ekonomi maupun dalam konteks membangun dan mewujudkan SDM Indonesia yang unggul," kata Puan Maharani dalam pidato rapat paripurna pembukaan masa sidang I Tahun 2020-2021 di Gedung Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
Baca: Klarifikasi Kemendikbud Terhadap Kekhawatiran Cluster COVID-19 di Satuan Pendidikan
Untuk program pemulihan ekonomi nasional, Puan meminta agar diarahkan untuk menjangkau pemulihan pada sisi permintaan dan sisi penawaran.
Pada sisi permintaan, kata Puan, pemerintah perlu memberikan penekanan mengatasi penurunan derajat kesejahteraan rakyat yang meluas, mengantisipasi meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran.
"Pada supply side, upaya dan kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional bagi pelaku usaha, agar dapat dilaksanakan tepat sasaran dan tepat guna dalam menggerakkan produktivitas perekonomian nasional," katanya.
Baca: Angka Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia Saat Ini Tercatat Berjumlah 75.257 Orang
Selain itu, pemerintah juga harus melakukan pemulihan sektor UMKM dan sektor padat karya, karena 60 persen PDB nasional bersumber dari sektor UMKM dan 97 persen tenaga kerja nasional menggantungkan hidupnya dari sektor ini.
"Karena itu, campur tangan pemerintah pada UMKM dengan memberikan program bantuan dan penguatan sangat diperlukan," ujar Puan.