Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pemerintah Anggarkan Rp 356,5 Triliun untuk Kelanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam RAPBN 2021

Anggaran sebesar itu disiapkan untuk kelanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional dan dialokasikan ke sejumlah hal, termasuk kesehatan hingga insentif usaha.

Pemerintah Anggarkan Rp 356,5 Triliun untuk Kelanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam RAPBN 2021
Tribunnews/Jeprima
Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara Masa Persidangan I DPR Tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2020). Pidato Presiden Jokowi tersebut dalam rangka penyampaian RUU tentang APBN TA 2021. Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 356,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021.

Anggaran sebesar itu disiapkan untuk kelanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional dan dialokasikan ke sejumlah hal, di antaranya penanganan kesehatan hingga insentif usaha.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam rangka Penyampaian Pengantar Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2021 disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.

Baca: Jokowi Dinilai Politisi Demokrat Terlalu Ambisius Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 5,5 Persen

Pidato tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2020-2021 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2020.

"Pertama, penanganan kesehatan dengan anggaran sekitar Rp25,4 triliun untuk pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU," kata Presiden dikutip dari Sekretariat Presiden. 

Baca: Misbakhun Minta Menteri Pahami Narasi Besar dalam Pidato Jokowi

Kedua, perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp110,2 triliun melalui program keluarga harapan, kartu sembako, kartu prakerja, serta bansos tunai.

Ketiga, sektoral kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dengan anggaran sekitar Rp136,7 triliun. Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi.

"Keempat, dukungan pada UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) sekitar Rp48,8 triliun melalui subsidi bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat), pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan," imbuhnya.

Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp14,9 triliun yang diperuntukkan bagi lembaga penjaminan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan penugasan.

Keenam, insentif usaha sekitar Rp20,4 triliun melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan (PPh) impor, dan pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai (PPN).

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Willem Jonata
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas