Gatot Nurmantyo Jadi Presidium KAMI, Politisi PKS Menyarankan Maju Pilpres 2024 Lewat Partai Politik
Politisi PKS menyarankan Gatot Nurmantyo agar maju Pilpres 2024 melalui partai politik. Gatot Nurmantyo menjadi salah satu presidium KAMI.
Penulis: Faisal Mohay
Editor: Garudea Prabawati
Menurutnya dalam organisasi tersebut anggota tidak memiliki kewenangan berbicara atas nama organisasi.
"Sudah dijelaskan dalam jatidiri poin kelima tidak boleh seorangpun berbicara ketika tidak berbicara atas nama KAMI ketika tidak melalui Dewan Deklalator," ujarnya dilansir YouTube Kompas TV, Selasa (18/8/2020).
Hal tesebut diungkapkan Adian dalam acara Sapa Indonesia Malam Kompas TV.
Aiman selaku pembawa acara menanyakan ke Adian tentang bahaya dari struktur organisasi KAMI.
"Ini organisasi apa, organisasi ini sudah membelengu para anggotanya untuk menyikapi situasi ini. Mereka bergabung dalam organisasi tapi pernyataannya pernyataan pribadi nantinya."
"Inikan mengganggu kerja mereka, diatur koridornya. Selama dalam koridor itu harusnya bisa berbicara atas nama KAMI," ungkap anggota DPR RI ini.
Baca: Deklarasi KAMI, Din Syamsuddin: Hari Lahir Pancasila 18 Agustus 1945
Menurutnya mekanisme bersuara di KAMI terlalu rumit karena ada Dewan Deklalator dan Presidium.
"Kedua terlalu rumit. Ada Dewan Deklalator kemudian dipimpin oleh presidium. Presidium bisa mempresentasikan wilayah. Jangan sampai Presiduim hanya mempresentasikan dirinya saja dan pernyataannya," imbuhnya.
Aktivis 1998 ini menilai organisasi KAMI rentan persoalan internal dan tidak bisa bergerak cepat.
Ia juga menganggap organisasi KAMI akan menjadi gerakan politik jika mekanismenya seperti ini.
"Kalau gerakan moral dia akan terbuka terhadap ide dan kritik."
"Kalau tergantung pada mekanisme Dewan Deklalator sebagai pagarnya ini akan menjadi gerakan politik. Karena ada patronnya," ungkap pria 49 tahun ini.
Adian menambahkan gerakan KAMI kurang relevan jika dikatakan sebagai gerakan moral.
Menurutnya sistem yang diterapkan KAMI lebih mengacu ke gerakan politik.
"Kalau gerakan moral terbuka, tidak semua orang bisa sama dalam suatu hal."
"Ketika dipagari sedemikian rupa untuk mencegah nilai moralnya di dalam ini serta merta menuju gerakan politik."
"Kalau mau ke gerakan politik, pemilu masih jauh. Apakah mau menjelma sebagai partai politik di kemudian hari, itu bisa saja sebuah kemungkinan," imbuhnya.
(Tribunnews.com/Mohay)
