TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Ari Juliano Gema menjawab pernyataan yang disampikan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait paket influence senilai Rp77,66 Miliar.

“Nanti ada keterangan pers dari pemerintah khusus soal itu,” singkat Ari kepada Tribun, Sabtu (22/8/2020).

Ari enggan menjawab paket influencer terbesar dikucurkan kepada siapa.

Dalam temuan ICW, Kemenparekraf disebut menggunakan 22 paket pengadaan jasa influencer.

Selain Kemenparekraf, Kemendikbud tercatat menggunakan 12 paket pengadaan jasa influencer dengan nilai Rp1,6 Miliar, Kemenkominfo menggelontorkan Rp10,83 miliar, Kemenhub Rp195,8 juta, dan Kemenpora Rp150 juta.

Baca: Istana Jawab Tudingan ICW Soal Anggaran Rp 90,45 Miliar untuk Influencer

Baca: IDI: Masyarakat Lebih Mau Dengar Omongan Influencer Dibanding Dokter

ICW mengklaim pemerintah menghabiskan anggaran negara total Rp90,4 miliar untuk 40 influencer.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Donny Gahral Adian membantah peryataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut penggunaan influencer dalam mensosialisasikan program pemerintah adalah bentuk ketidakpercayaan diri.

Menurut Donny, pemerintah menggandeng para influencer untuk mensosialisasikan program pemerintah secara merata.

Termasuk, kalangan muda atau millennial yang ada di Indonesia.

"Saya kira bukan tidak percaya diri. Tapi jangkauannya lebih luas, terutama di kalangan milenial," kata Donny kepada wartawan, Jumat (21/8/2020).

Lebih lanjut, Donny menjelaskan dengan melihat data 40 persen populasi di Indonesia adalah millenial, maka program tersebut bisa disampaikan oleh influencer.

"Misalnya, bansos, orang kan tidak tahu bagaimana melakukan bansos, daftar kemana, prosedurnya seperti apa. Nah itu penting kan untuk disosialisasikan, bukan tidak percaya dengan kebijakannya," jelas Donny.

Donny juga mengatakan, pelibatan para influencer dalam mensosialosasikan program pemerintah bukan suatu yang salah.

Menurut Donny, selama para influencer mengabarkan kebenaran soal program pemerintah tak menjadi masalah. Kecuali, mereka mengabarkan kebohongan.