TRIBUNNEWS.COM, MALANG - Pembelajaran di masa pandemi Covid-19 ini masih menjadi pembahasan yang menarik untuk mencari pendekatan-pendekatan solusi yang pas. Untuk itu, Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama), menggelar Webinar Nasional dengan tema “Kolaborasi Pentahelix untuk Mencari Solusi Pembelajaran yang Terjangkau”, Sabtu (29/8/2020).

Sejumlah narasumber yang memenuhi unsur pentahelix dihadirkan. Menteri Komunikasi dan Informasi RI, Johnny G Plate; Kepala LLDIKTI Wilayah 7 Jawa Timur, Prof Dr Ir Suprapto DEA; Komisaris Independen PT Telkom, Prof Dr Ir Marsudi Wahyu Kisworo, Pepimpin Redaksi METRO TV, Arief Suditomo, serta Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud, Prof Aris Junaidi.

Anggota Komisi X DPR RI, Dr Andreas Hugo Pareira yang semula juga menjadi pembicara belakangan terpaksa tidak bisa bergabung dalam webinar karena kendala teknis komunikasi.

Diskusi dibuka oleh Rektor Unikama, Dr Pieter Sahertian MSi. Pieter menyampaikan seminar ini untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan alternatif solusi kampus di era new normal.

“Termasuk mencari solusi agar pembelajaran daring sebagai sebuah kebijakan dalam era pandemi bisa teratasi dan terjangkau, khususnya di kalangan mahasiswa,” terangnya.

Menkominfo, Johnny G Plate, memaparkan secara detail bahwa pemerintah telah membangun infrastruktur untuk kemudahan komunikasi, utamanya pembelajaran di masa pandemi.

“Covid-19 mendorong akselerasi digital. Sesuai instruksi Presiden, kita harus optimistis untuk loncatan migrasi dari ruang fisik ke digital dapat dilakukan. Dan kita harus bisa beradaptasi,” ujarnya.

Dikatakan, pihaknya memiliki tugas memastikan infrastruktur yang diharapkan bisa terpenuhi. Saat ini ada 12.548 desa di Indonesia yang belum terjangkau internet dan kini dalam proses pemenuhan. Indonesia juga memiliki lima satelit nasional dan empat satelit internasional untuk kebutuhan ruang udara.

Selain itu, pemerintah juga membuat legislasi primer untuk mendorong kesuksesan transformasi digital. “Untuk itu butuh dukungan dari DPR. RUU tentang perlindungan data pribadi harapannya juga bisa segera diselesikan,” terangnya.

Pemerintah juga mendorong provider memberikan paket-paket data murah agar bisa dimanfaatkan pelajar, mahasiswa, dan pengajar di masa pembelajaran di rumah.

Pemerintah menyediakan dana APBN untuk subsidi internet kepada 10 juta siswa pesantren, termasuk subsidi paket internet untuk pelajar, mahasiswa, dan pendidik.

“Ada revisi kebijakan di Kemendikbud memberikan paket internet dengan anggaran Rp 8 triliun untuk mendorong kemudahan pembelajaran dengan digital. Mudahan-mudahan September bisa dilaksanakan,” ujarnya.

“Untuk mewujudkan pembelajaran yang adaptasi, perlu berkolaborasi bersama seluruh unsur dalam pentahelix agar loncatan akselerasi digital ini bisa berjalan dengan baik,” bebernya kembali.

Sementara Prof Dr Ir Soeprapto menyoroti belum terbentuknya jembatan penghubung antara kebutuhan dunia kerja dengan perguruan tinggi.