Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Link Live Streaming Tribunnews Kacamata Hukum: Kredit Macet, Bolehkah Kendaraan Ditarik Paksa?

Berikut link live streaming program Kacamata Hukum dari Tribunnews, membahasa tema kredit macet, bolehkah kendaraan ditarik paksa?

Link Live Streaming Tribunnews Kacamata Hukum: Kredit Macet, Bolehkah Kendaraan Ditarik Paksa?
Tribunnews/Istimewa
Program Kacamata Hukum yang akan membicarakan tentang kredit macat dan apabila kendaraan ditarik paksa pada Senin (31/8/2020). 

TRIBUNNEWS.COM - Dampak pandemi Covid-19 turut menerjang sektor perbankan, akibatnya bisa membuat kredit menjadi macet.

Banyak masyarakat yang menghadapi PHK bahkan terpotong gajinya di masa pandemi.

Tak heran, regulasi yang tepat harus benar-benar digalakkan untuk mencegah terjadinya hal buruk akibat kredit macet.

Untungnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, untuk memberi kelonggaran pembayaran kredit pada industri terdampak.

Sebelumnya, perhitungan kolektabilitas perbankan menggunakan tiga pilar yang meliputi ketepatan pembayaran pokok dan bunga, prospek usaha debitur dan kondisi keuangan debitur.

Program Kacamata Hukum yang akan membicarakan tentang kredit macat dan apabila kendaraan ditarik paksa. Perbincangan tersebut bersama dengan Kusuma Retnowani Amd SH MH seorang pengacara atau DPC Peradi Solo bidang Pendidikan.
Program Kacamata Hukum yang akan membicarakan tentang kredit macat dan apabila kendaraan ditarik paksa. Perbincangan tersebut bersama dengan Kusuma Retnowani Amd SH MH seorang pengacara atau DPC Peradi Solo bidang Pendidikan. (Tribunnews/Istimewa)

Namun sejak pandemi melanda, cukup dengan aspek ketepatan pembayaran pokok dan bunga saja.

Kebijakan ini hanya berlaku untuk pinjaman di bawah Rp 10 miliar.

Kendati demikian, stimulus yang dirilis OJK, menjadi angin segar bagi perbankan.

OJK juga melarang penarikan kendaraan motor atau mobil oleh perusahaan leasing maupun debt collector sementara waktu.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Presiden RI Joko Widodo pada Selasa (24/3/2020) lalu.

Baca: Bantu Dunia Usaha, MNC Leasing Gandeng Bank Kalsel Salurkan Kredit

Baca: Komisi XI DPR: Relaksasi Kredit dari Leasing Belum Optimal

Halaman
1234
Penulis: Inza Maliana
Editor: Sri Juliati
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas