TRIBUNNEWS.COM - Dampak pandemi Covid-19 turut menerjang sektor perbankan, akibatnya bisa membuat kredit menjadi macet.

Banyak masyarakat yang menghadapi PHK bahkan terpotong gajinya di masa pandemi.

Tak heran, regulasi yang tepat harus benar-benar digalakkan untuk mencegah terjadinya hal buruk akibat kredit macet.

Untungnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, untuk memberi kelonggaran pembayaran kredit pada industri terdampak.

Sebelumnya, perhitungan kolektabilitas perbankan menggunakan tiga pilar yang meliputi ketepatan pembayaran pokok dan bunga, prospek usaha debitur dan kondisi keuangan debitur.

Namun sejak pandemi melanda, cukup dengan aspek ketepatan pembayaran pokok dan bunga saja.

Kebijakan ini hanya berlaku untuk pinjaman di bawah Rp 10 miliar.

Kendati demikian, stimulus yang dirilis OJK, menjadi angin segar bagi perbankan.

OJK juga melarang penarikan kendaraan motor atau mobil oleh perusahaan leasing maupun debt collector sementara waktu.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Presiden RI Joko Widodo pada Selasa (24/3/2020) lalu.

Baca: Bantu Dunia Usaha, MNC Leasing Gandeng Bank Kalsel Salurkan Kredit

Baca: Komisi XI DPR: Relaksasi Kredit dari Leasing Belum Optimal

Jokowi menjanjikan kelonggaran pembayaran kredit untuk pekerja informal, seperti tukang ojek, sopir taksi, serta nelayan dalam pembayaran cicilan kredit kendaraan.

Kendati demikian, bukan tidak mungkin para debt collector ini tetap menagih tunggakan bahkan menarik obyek leasing secara paksa.

Tentu saja, hal ini mesti ditangani secara bijak.

Berikut link live streaming dari program Kacamata Hukum yang akan membicarakan tentang kredit macet dan apabila kendaraan ditarik paksa pada Senin (31/8/2020) pukul 16.00 WIB.