TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) terus memperkuat sektor pertanian di tengah dampak pandemi COVID-19 agar pangan tidak bergantung pada impor dan terdepan menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu terobosannya yakni pengembangan pertanian berbasis kawasan korporasi petani yang difasilitasi dengan dana kredit usaha rakyat (KUR) untuk kemajuan, modern dan kemandirian petani.

"Pertanian adalah sesuatu yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik dan bertahan dalam kondisi apapun. Kenapa? Karena adanya pandemi COVID-19, negara seperti Amerika Serikat dan Jepang kembali mengaktifkan sektor pertanian," demikian dikatakan demikian ujar SYL pada kegiatan tanam sekaligus panen integrasi kedelai-kelapa dan panen jagung di Desa Tontalete, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Minggu (30/8/2020).

"Di tengah COVID-19 saat ini, aktivitas lainya hampir terhenti, kecuali pertanian. Oleh karena itu pertanian itu sesuatu yang pasti, pertanian jawaban dari pelemahan yang ada. BPS mencatat pada saat sektor lain mengalami penurunan, ekspor pertanian bulan Juli 2020 justru meningkat 24,1 persen dibandingkan bulan Juni," sambung SYL.

SYL menjelaskan selain padi, pengembangan komoditas pertanian seperti kedelai, jagung dan komoditas perkebunan seperti kelapa harus dikelola dengan model korporasi petani. Semua pelaku usaha mendapat manfaat dari program ini terutama peningkatan kesejahteraan petani, di mana petani memperoleh layanan sarana produksi dan modal, terlindungi asuransi dan ada kepastian pasar dan jaminan harganya.

"Untuk itu kami mengharapkan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan gerakan di lapangan dan menggerakkan Kostratani di Kecamatan sebagai ujung tombaknya. Komitmen yang kuat semua pihak yang terlibat di masing-masing tingkatan akan menjadi indikator keberhasilan pencapaian swasembada pangan nasional," tuturnya.

"Pertanian kuat, kita tidak ada bicara impor. Dari Sulawesi Utara ini kita siapkan pangan untuk negara kita. Jangan biarkan impor masuk. Lahan pertanian kita sangat subur. Kita harus kelola dengan optimal," pinta SYL.

Hadir Pangdam XIII Merdeka, Mayjen TNI Santos Matondang, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Edwin Silangen, Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke dan jajaran Eselon I Kementan.

Perlu diketahui, pada kegiatan ini dilakukan penandatanganan MoU Korporasi Petani Jagung dan Kedelai. MoU melibatkan Bank BRI, BRI, Mandiri, Pupuk Kaltim, Jasindo, PT PPI, PT MAGP, dan lainnya sepakat untuk mengembangkan korporasi jagung dan korporasi kedelai.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Suwandi menjelaskan pengembangan korporasi tersebut didukung IT pertanian yakni Aplikasi Agri-solution serta permodalan dari KUR. Dengan korporasi maka ada kepastian sarana produksi pertanian, modal serta kepastian pasar dan jaminan harga jual.

"Kementan mengalokasikan upaya pengembangan kedelai nasional seluas 120.000 ha di antaranya untuk Provinsi Sulut 6.153 ha dan tahun 2021 akan berlipat menjadi model korporasi seluas 30.000 hektare yang juga didukung oleh investor," terang Suwandi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perkebunan, Kasdi Subagyono menegaskan pengembangan komoditas perkebunan difokuskan dengan model kawasan korporasi petani. Hal ini agar terjamin peningkatan produksi dan ketersediaan pasar dan kesejahteraan petani pun meningkat.

"Tahun ini khususnya untuk Minahasa Utara sekitar 500 hektare kawasan komoditas kelapa dikembangkan bertahap. Pengembangan kawasan tanaman pala sebesar 1.000 hektare dan cengkeh sebesar 200 hektare. Selain bibit, Kementan pun menyediakan bantuan berupa alat pasca panen dan Pengendalian Hama Terpadu," ucap Kasdi.

Adapun total bantuan pengembangan pertanian 2020 di Provinsi Sulut sebesar Rp 136,86 miliar. Bantuan di antaranya pengembangan jagung sebesar 98.132 hektare, kedelai 6.153 hektare, benih unggul kelapa genjah 25.000 batang, kelapa dalam 477.600 batang, pala 431.250 batang, cengkeh 85.800 batang dan pembangunan kebun induk tanaman pala sebesar 2 hektar di Minahasa Utara. (*)