"Dari kami resolusi ada lima Undang-Undang, sehingga dari lima Undang-Undang itu bisa menguntungkan pekerja dan pengusaha."

"Intinya kami dari serikat pekerja nasional tarik aja omnibus law dari prolegnas," tegasnya.

Apa Itu Omnibus Law?

Dikutip laman resmi DPR RI dari Kontan.co,id, istilah omnibus berasal dari bahasa latin yang berasal dari bahasa latin yang berarti untuk semuanya.

Sementara makna omnibus law artinya satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang untuk menyasar isu besar di sebuah negara.

Omnibus law yang dikenal dengan UU sapu jagat ini dimaksudkan untuk merampingkan dan menyederhanakan berbagai regulasi agar lebih tepat sasaran.

Omnibus law itu akan mengubah puluhan UU yang dinilai menghambat investasi, termasuk di antaranya UU Ketenagakerjaan. Setidaknya, ada 74 UU yang terdampak UU ini.

Omnibus law sendiri hal lazim di negara-negara common law dan kurang dikenal di negara bersistem civil law seperti Indonesia.

Baca: Panja RUU Cipta Kerja Kembali Lanjutkan Pembahasan DIM Omnibus Law

Baca: Akademisi: Omnibus Law RUU Cipta Kerja Dibutuhkan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Di Amerika Serikat, omnibus law telah digunakan sebagai UU lintas sektor.

Ini membuat pengesahan omnibus law oleh DPR bisa langsung mengamandemen beberapa UU sekaligus.

Omnibus law juga dikenal dengan omnibus bill. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri mengidentifikasi sedikitnya ada 74 UU yang terdampak dari omnibus law.

Kesepahaman antara serikat pekerja dan DPR soal RUU Cipta Kerja

DPR dan konfederasi serikat pekerja atau buruh dalam tim perumusan RUU Cipta Kerja telah menghasilkan beberapa kesepahaman dalam menyikapi RUU tersebut.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengatakan, berkenaan dengan materi muatan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja yang sudah terdapat putusan Mahkamah Konstitusi, harus didasarkan pada putusan MK.