TRIBUNNEWS.COM - Dalam beberapa waktu terakhir, omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja masih menjadi perdebatan di tingkat nasional.

Polemik soal omnibus law ini bahkan berhasil membuat para pekerja turun ke jalan.

Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah membatalkan RUU omnibus law yang dianggap merugikan para pekerja.

Terkait dengan hal itu, Ketua DPC Solo Serikat Pekerja Nasional, Muhammad Sholihuddin memberikan tanggapannya.

Dalam diskusi Panggung Demokrasi yang disiarkan langsung di kanal YouTube Tribunnews.com, Sholihuddin menjelaskan, mengapa omnibus law ditolak keras oleh para pekerja.

Menurut Sholihuddin, satu di antara poin yang menjadi persoalan dari omnibus law adalah nasib kejelasan pekerja.

Baca: Kawal Omnibus Law Cipta Kerja, DPR RI Bentuk Tim Perumus Bersama Serikat Pekerja

Baca: Pimpinan DPR dan Baleg Temui Massa Buruh Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Ia kemudian menyinggung soal nasib Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pegawai kontrak.

Sholihuddin menjelaskan, dalam omnibus law tersebut tidak ada batasan untuk pegawai kontrak.

"Jadi di sini untuk PKWT ini tidak ada batasannya, misalnya, saya masuk kerja di suatu perusahaan di situ kita dijadikan PKWT ini bisa diperpanjang sepanjang-panjangnya, bisa selama-lamanya."

"Sehingga kita tidak ada kejelasan apakah kita bisa jadi karyawan tetap atau tidak."

"Sedangkan kalau berdasarkan ketentuan Undang-Undnag PKWT hak-hak normatif tidak mendapatkan, sehingga otomatis supplementalsecurity income itu tidak ada kejelasan," papar Sholihuddin.

Ia mengatakan, sebenarnya pihaknya telah menyampaikan terkait dengan omnibus law ini ke pemerintah dan DPR berulang kali.

"Jalan kami tinggal kita mendorong ke fraksi-fraksi dan stakeholder yang ada untuk menolak omnibus law," paparnya.

Namun, selain menolak omnibus law, Sholihuddin menjelaskan, pihaknya juga mempunyai resolusi untuk penguatan UU yang ada.