TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya buka suara terkait rencana Pilkada Serentak yang akan digelar 9 Desember 2020.

Sebelumnya rencana Pilkada digelar itu diumumkan Menkopolhukam Mahfud MD.

"Pemerintah daerah harus terus berjalan seperti biasa, dan dijabat oleh pejabat definitif bukan pelaksana tugas," ungkap Mahfud MD di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (23/6).

Mahfud MD menyampaikan, tantangan Pilkada Serentak 2020 bukan hanya masalah Covid-19.
Masalah-masalah yang kerap muncul di masa pemilihan umum (Pemilu), yakni hoaks, fitnah, SARA, dan ujaran kebencian Mahfud lihat masih akan menjadi tantangan selama proses pemilu dilaksanakan.

Lebih lanjut, Mahfud mengapresiasi KPU dan Bawaslu yang secara konsiten merawat demokrasi di Indonesia.

Mahfud MD menilai, kedua lembaga terkait pemilu itu melakukannya melalui pengawasan dan pencegahan terhadap potensi kerawanan pemilu dengan menerapkan sistem peringatan dini.

"Dengan mengejawantahkan filosofi pencegahan pelanggaran pilkada melalui penerapan early warning system. Awasi pelaksanaannya, jika terjadi pelanggaran bawa ke pengadilan, kalau tidak selesai bawa ke MK," tegas Mahfud MD.

HALAMAN SELANJUTNYA>>>>>>>>>>>