Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Keuangan Negara Jebol Gara-Gara Nikel, Begini Penjelasan Faisal Basri

Faisal mendorong pemerintah untuk secepatnya melakukan reformasi perpajakan di sektor pertambangan, khususnya nikel

Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Keuangan Negara Jebol Gara-Gara Nikel, Begini Penjelasan Faisal Basri
Yanuar Riezqi Yovanda
Ekonom Senior Indef Faisal Basri 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Senior Faisal Basri mengungkapkan, keuangan negara jebol dari sisi perpajakan gara-gara komoditi nikel.

Maksud Faisal, pendapatan negara terkait nikel hilang dalam bentuk pajak ekspor dan PPh badan jadi 0, tidak ada bea masuk komponen barang modal untuk smelter dan tenaga kerja asing memakai visa turis agar tidak bayar iuran.

"Karena itu, penerimaan pajak di sektor ini tidak naik. Jebol keuangan negara ini gara-gara nikel, ini sampai masuk ke pidato Presiden dan di pidato itu betul-betul yang bikin pidatonya memberikan masukan yang membohongi Presiden," ujarnya dalam webinar, Kamis (3/9/2020).

Menurutnya, pembohongan itu karena katanya Indonesia sudah keren banget melakukan hilirisasi nikel, padahal baru sekira 25 persen.

Baca: Faisal Basri Sebut BUMN Ribet hingga Sumbangan Pajak Konstruksi Paling Jeblok

Baca: Pengamat: Risma Jadi Kunci Kemenangan Eri-Armuji dalam Pilwakot Surabaya

Jadi dengan porsi itu dinilai belum sampai hilir, masih di kawasan hulu dengan bahan baku produksi feronikel yang berujung 100 persen diekspor.

Kemudian, Faisal menjelaskan, feronikel itu diekspor ke China untuk diolah lagi menjadi stainless steel dan diimpor kembali oleh Indonesia.

Berita Rekomendasi

"Ini namanya hilirisasi apa? Baterai juga tidak akan dihasilkan karena belum ada pabrik untuk mengolah menjadi baterai. Jadi, hampir semua mengarah ke stainless steel, tapi keuangan negara sudah jebol, BKF (badan kebijakan fiskal) sudah tahu, tapi bagaimana kalau ada menko lain yang ngurusin inikan menko investasi," katanya.

Faisal mendorong pemerintah untuk secepatnya melakukan reformasi perpajakan di sektor pertambangan, khususnya nikel.

"Nah inilah harus kita dorong reformasi perpajakan, sehingga saya bisa jamin 99,9 persen kita dapat puluhan triliun pendapatan segar. Baik itu dalam bentuk pajak maupun PNBP (pendapatan negara bukan pajak) hanya dari nikel," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas