TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan 100 kantor Desa di Indonesia akan direhabilitasi di tahun 2020.

Angka ini dinilai jauh lebih kecil dari jumlah kantor Desa yang butuh perhatian, mencapai puluhan ribu.

Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri Nata Irawan dihadapan Komisi II DPR RI mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan biaya renovasi kantor sejak tahun 2017

Namun hanya 500 kantor desa yang disetujui dalam rentang waktu tahun 2017-2018.

Baca: Kades Dikabarkan Selingkuh, Kantor Desa di Sunggal Sumut Disegel Warga

Baca: Dalam Sebulan, Tiga Kantor Desa di Kadudampit Sukabumi Kemalingan

“Di tahun 2019-nya 200 kantor Desa. Tahun ini hanya 100 kantor desa, karena hanya sebagai stimulan saja,” ujar Nata Irawan dalam keterangannya, Rabu (2/9/2020).

Berdasarkan data yang dihimpun Kemendagri, Nata mengungkapkan ada lebih dari 10.000 jumlah kantor desa yang rusak di seluruh Indonesia.

Bahkan ada sekiranya 10.000 desa yang tidak memiliki kantor desa.

“Kami sudah berusaha mengusulkan ke Bappenas, tetapi lagi-lagi anggaran terbatas,” kata Nata Irawan.

Baca: Komisi II Setujui Pagu Anggaran Kemendagri Sebesar Rp 3,204 Triliun

Kepada Komisi II DPR RI Nata mengungkapkan kendala tersebut setelah Sekjen Kemendagri memaparkan terbatasnya anggaran untuk merehabilitasi kantor desa yang rusak.

Komisi II mempertanyakan jumlah kantor desa yang disebutnya terlalu sedikit.

"Selain persoalan terbatasnya anggaran, program ini memang hanya bersifat bantuan Kemendagri kepada daerah," ungkapnya.