TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menegaskan pembelajaran sekolah tatap muka diperbolehkan untuk zona kuning dan hijau.

Namun, tidak ada kewajiban di zona kuning dan hijau untuk menyelenggarakan sekolah tatap muka.

Hal itu disampaikan Nadiem saat menggelar koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan seluruh kepala daerah, Rabu (2/9/2020).

“Pembelajaran tatap muka di sekolah di zona kuning dan hijau diperbolehkan, namun tidak diwajibkan,” ungkap Nadiem dikutip dari Setkab.go.id.

Pembelajaran di zona kuning dan hijau dapat dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Baca: Mendikbud: Dana BOS Afirmasi dan Kinerja Cair Akhir Pekan Ini

Bagi daerah yang berada di zona oranye dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR).

Nadiem mengungkapkan tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau dan zona kuning dalam revisi SKB Empat Menteri dilakukan secara bersamaan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Sementara itu untuk PAUD dapat memulai pembelajaran tatap muka paling cepat dua bulan setelah jenjang pendidikan dasar dan menengah.

“Selain itu, dengan pertimbangan bahwa pembelajaran praktik adalah keahlian inti SMK."

"Pelaksanaan pembelajaran praktik bagi peserta didik SMK diperbolehkan di semua zona dengan wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” ucap Nadiem.

Baca: Setelah Lama Ditutup karena Pandemi Covid-19, Akhirnya Sekolah di Wuhan Kembali Dibuka

Nadiem mengungkapkan evaluasi akan selalu dilakukan untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan.

"Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota, bersama Kepala Satuan Pendidikan akan terus berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 untuk memantau tingkat risiko Covid-19 di daerah,” ujarnya.

“Apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman, terdapat kasus terkonfirmasi positif Covid-19, atau tingkat risiko daerah berubah menjadi oranye atau merah, satuan pendidikan wajib ditutup kembali,” lanjut Nadiem.

Nadiem menjelaskan prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum.

"Serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi Covid-19,” jelas Nadiem.

Baca: Nadiem Makarim: Pandemi Membuka Mata Kehadiran Teknologi di Dunia Pendidikan

Diketahui pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan inisiatif untuk menghadapi kendala pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

Seperti Revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yang telah diterbitkan tanggal 7 Agustus 2020, untuk menyesuaikan kebijakan pembelajaran di era pandemi saat ini.

Selain itu, sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa di masa pandemi.

Hal itu ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kurikulum pada masa darurat.

Pada kesempatan itu, Mendagri juga mengimbau kepada Pemerintah daerah untuk memberikan pemahaman bahwa kurikulum darurat dan modul pembelajaran tersedia dan dapat digunakan.

Baca: VIRAL Pemuda Ini Unggah Video Siswa Menyontek Saat Ujian Online, Berikut Cerita Lengkap dan Faktanya

Akselerasi testing populasi di daerah untuk memenuhi standar minimal jumlah tes (1 orang per 1,000 penduduk setiap minggu untuk semua daerah) sehingga peta risiko zonasi lebih akurat.

“Saya meminta Pemda untuk meningatkan sekolah memastikan pengisian nomor handphone siswa di dapodik untuk menerima bantuan penyediaan kuota,” pesan Tito.

Pemerintah pusat telah mengalokasikan dukungan dan bantuan, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sekolah.

Pemerintah daerah dapat membantu membiayai pemenuhan kebutuhan sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka seperti sarana sanitasi dan kebersihan, pengukur suhu tubuh tembak, dan masker.

”Pemda diimbau untuk memastikan dan mengawasi implementasi SKB di sekolah,” pesan Tito.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto)