TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi membantah dengan tegas laporan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Amerika Serikat yang menyebut bahwa Indonesia akan menjadi salah satu lokasi pangkalan militer China.

Retno menegaskan bahwa apa yang disebutkan dalam laporan kepada Kongres AS itu tidak benar.

Retno mengatakan, mustahil Indonesia dijadikan lokasi pangkalan militer negara lain, termasuk China, karena hal itu tidak sesuai dengan prinsip luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif.

"Saya ingin menekankan bahwa sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia, maka wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara mana pun," kata Retno dalam konferensi pers virtual, Jumat (9/4/2020).

"Saya ulangi bahwa wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara mana pun," tegas Retno.

Baca: Isu Dibangun Pangkalan Militer China di Indonesia: Ini Kata Pensiunan TNI hingga Sikap Tegas Menlu

Isu Indonesia akan dijadikan salah satu basis pangkalan militer China bermula dari laporan tahunan Pentagon bertajuk "Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2020".

Dalam laporan itu disebutkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang dilirik China untuk dijadikan lokasi fasilitas militer.

Dalam laporan itu juga disebutkan bahwa selain Indonesia terdapat beberapa negara lainnya yang dipertimbangkan China untuk dijadikan tempat pangkalan militernya.

China diungkapkan telah membuat tawaran ke beberapa negara, yakni Namibia, Vanuatu, dan Kepulauan Salomon untuk memuluskan rencananya.

Adapun kepercayaan AS pada ambisi proyeksi kekuatan Beijing di seberang Samudra Hindia berasal dari bagaimana China membuka pangkalan permanen pertamanya di luar negeri pada 2017 yang berlokasi di Djibouti semenanjung Afrika.

Situs Djibouti sejauh ini adalah satu-satunya pangkalan militer luar negeri China. China mengistilahkan tempat itu sebagai basis dukungan untuk tujuan seperti bantuan kemanusiaan dan misi pengawalan.

Terkait isu yang dihembuskan Pentagon, Kementerian Pertahanan RI enggan berkomentar lebih lanjut pada laporan setebal 200 halaman tersebut.

"Ke Kemenlu saja," kata Juru Bicara Menteri Pertahanan dan Hubungan Antarlembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak saat dihubungi melalui pesan singkat.

Baca: Pemerintah RI Tegas Tolak Wilayah Indonesia Dijadikan Pangkalan Militer China

Sementara anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengatakan, tak ada peluang sekecil apapun bagi negara China atau negara manapun membangun pangkalan militer di Indonesia.

"Sangat tidak mungkin. Tidak boleh ada kebijakan kerja sama memberi akses pangkalan militer dalam bentuk apapun kepada negara manapun," kata Effendi, Jumat (4/9/2020).

Effendi mengatakan selama ini kerja sama militer memang kerap dilakukan Indonesia. Namun kerja sama dengan membuat langsung pangkalan militer adalah dua hal berbeda.

Pembangunan pangkalan militer, kata dia, tentu sangat tidak boleh terjadi. Indonesia selaku negara berdaulat tidak boleh sekalipun memberi celah kepada negara lain untuk membangun pertahanan militer di Indonesia.

"Betul acuannya kita negara yang diamanatkan oleh konstitusi kita bebas aktif. Tapi lagi-lagi ini kan kebijakan negara yang bisa diterjemahkan oleh pemerintah dan DPR kita ketentuannya tidak membenarkan itu," kata dia.

"Kita lebih baik bersuara, ingatkan jangan ada pihak baik pemerintah maupun DPR atau pihak terkait lain yang berpikir untuk membuat peluang arah ke adanya pangkalan, apapun alasannya kepada negara manapun. Bukan hanya China tapi negara lain yang punya kepentingan juga tidak boleh karena itu konstitusi kita," jelasnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga yakin tak bakal ada pangkalan militer negara manapun yang berdiri di wilayah RI.

Baca: Lima Jet Tempur Rafale Prancis Mendarat di Pangkalan Militer Ambala India

"Kalau melirik wilayah Indonesia bukan hanya China, termasuk AS tentunya juga melirik. Itu kan baru melirik," kata Dasco kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jumat (4/9/2020).

Dasco menyebut Kementerian Luar Negeri sudah menepis isu tersebut. Ia pun yakin tak akan ada pangkalan militer negara manapun di Indonesia.

"Tentunya Kemenlu mewakili pemerintah sudah menepis isu yang beredar tersebut dan sudah jelas bahwa NKRI ini kita berdaulat penuh dan dengan politik yang bebas aktif tentunya kemudian tidak akan pangkalan militer negara manapun," ujarnya.

"Apalagi kita di ASEAN cukup berperan mendorong suasana yang damai dan aman di kawasan ASEAN, dan tentunya bisa diambil kesimpulan dari isu-isu itu tidak benar," lanjut Dasco.(tribun network/ras/git/sen/dod)