TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap perkembangan situasi dampak kesehatan Covid-19.

Menurutnya, pemerintah akan meningkatkan kapasitas tidak hanya rumah sakit tapi juga fasilitas kesehatan.

"Jadi peningkatan rumah sakit dan fasilitas kesehatan itu juga akan terus menambah fasilitas di hotel. Termasuk hotel bintang 2 dan bintang 3 seperti yang dicontohkan di Sulawesi Selatan," kata Menko Airlangga saat konferensi pers dengan BNPB di Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Menko Airlangga menyampaikan rumah sakit darurat Wisma Atlet juga menjadi perhatian serius pemerintah dalam hal peningkatan kapasitas.

"Kami mempersiapkan ruang isolasi mandiri di Wisma Atlet, baik di tower 5, 6, maupun yang khusus dari pekerja luar negeri itu adalah tower 7 dan 8," terangnya.

Fasilitas ini juga mempersiapkan dari segi jumlah bed juga terus ditingkatkan dan disamping itu juga pemerintah mendorong agar seluruh rumah sakit yang ada di Jakarta dilakukan relaksasi terutama terhadap pasien-pasien yang posisinya sudah hampir sembuh dan masih dalam tahap observasi.

"Itu semua di Wisma Atlet fasilitasnya tersedia," tambah Menko Airlangga.

Baca: Setuju PSBB Total Diberlakukan di DKI Jakarta, Uut Permatasari Ingin Virus Corona Segera Selesai

Kemudian terkait dengan ketersediaan obat-obatan, baik untuk rumah sakit maupun untuk pasien isolasi mandiri, pemerintah sudah memproduksi obat antivirus seperti Tamiflu atau Oseltamivir.

"Ada tambah hampir 480 ribu, kemudian juga yang terkait dengan Favipiravir ini kebetulan patennya sudah lepas sehingga juga akan diproduksi oleh Kimia Farma," ujar dia.

Kemudian kegiatan-kegiatan produktif tentunya dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan pemerintah mendorong bahwa sektor-sektor produktif tetap berjalan dan menjaga protokol Covid-19.

Pemerintah terus mendorong kampanye untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan atau yang sangat relevan terkait dengan kegiatan Pilkada ke depan.

Sementara itu, layanan transportasi online Grab mengatakan telah mengetahui bahwa adanya kebijakan PSBB total mulai 14 September 2020.

Menurut Public Relations Grab Indonesia Satrya Pinandita, pihaknya saat ini belum mendapatkan surat keterangan resmi mengenai PSBB total ini untuk layanan ride hailing.

"Tetapi saat ini kami sedang berdiskusi secara internal, terkait terkait langkah yang akan diambil sambil menunggu keputusan dari pemerintah setempat," ucap Satrya.