Terkait dengan lumbung pangan, Presiden Joko Widodo menjelaskan, memulai mendata termasuk di dalamnya 168.000 ha dari satu juta lahan gambut untuk ditanami padi, singkong dan jagung, 30.000 ha lumbung pangan yang terletak di dataran tinggi Humbang Hasundutan, Sumatera Utara yang ditanami kentang dan bawang dan potensi lumbung pangan di Merauke, Papua seluas 4,25 juta ha.

Disinggung pula oleh Presiden tentang PTP yang memiliki 13,5 juta ha dan masih berpeluang ditanami tanaman pangan.

Baca: Kian Menjanjikan, Milenial hingga Artis Meraup Untung dari Bisnis Pertanian

Pernyataan Presiden tersebut untuk menambahkan usulan Tim Kajian untuk menggunakan lahan-lahan kosong dan tidak produktif yang saat ini dikuasai negara ataupun badan usaha milik negara.

Dalam penjelasannya Eko Margiyono saat menjabat Pangdam Jaya/Jakarta telah memulai memanfaatkan lahan kosong di Teluk Naga untuk ditanami tanaman hortikultura.

Selain itu, Firli Bahuri menjelaskan kepada Presiden, dimungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi dalam kaitannya alih fungsi lahan.

Oleh karena itu, dalam konteks penyediaan lumbung pangan ini, KPK berinisiatif untuk membantu pemerintah dengan mengawal alih fungsi lahan tersebut.

Usulan

Dalam usulannya yang disampaikan oleh Edi Permadi, Tim kajian merekomendasi kan 5 butir usulan untuk dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan, yakni:

Pertama terkait dengan Lahan Pangan (food estate), perlu dimiliki integrated big data untuk peta pangan nasional dengan berbasis teknologi dan budaya pertanian mekanisasi modern, penyusunan clustering food estate yang diterima pasar.

Kedua terkait dengan Tata Kelola Pangan (Food Governance) diperlukannya project management office (pmo) yang bertanggung jawab terhadap orkestrasi secara menyeluruh terkait integrasi model bisnis food estate dari hulu ke hilir dan mengefektifkan peran Bulog sebagai jaring pengaman dan stabilisator harga untuk beras dan bahan pangan pokok strategis lainnya.

Ketiga terkait dengan Budaya Pertanian (Agri-Culture) transformasi organisasi petani yang antara lain terjaminnya akses terhadap modal, mendorong tumbuhnya industri perarntara dan produk jadi pertanian, pengurangan makanan sisa (food waste) melalui kampanye nasional dan menafaatkan influencer berbagai jaringan media.

Keempat terkait pemanfaatan lahan termasuk di dalamnya proteksi alih fungsi lahan, inventarisasi lahan pertanian melalui big data, sinkronisasi dalam pemberian ijin oleh lembaga yang tumpang tindih dan pemanfaatan lahan tidur dan tidak produktif untuk pertanian.

Baca: Kemajuan Sektor Pertanian Indonesia Dipuji Filipina

Kelima terkait dengan sumberdaya manusia dengan menyediakan tenaga terampil yang dapat terserap dari hilir hingga hulu beserta tenaga penampingnya, tenaga kerja sukarela untuk menyerap tenaga kerja korbah PHK Covid 19, serta insentif berupa biaya program studi pangan di perguruan tinggi dan lebih fokus ke program studi berbasis beasiswa dan ikatan dinas.

Gubernur Lemhannas RI menjelaskan bahwa kelima usulan ini merupakan hasil kajian Forum Group Discussion (FGD) dan Round Table Discussion (RTD) yang diselenggarakan di Gedung Lemhannas dan dan didukung IKAL PPSA XXI.

Mereka adalah, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Franciscus Welirang, Ketua HKTI Jend TNI (Pur) Moeldoko, Dirjen Penataan Agraria Kemenag dan Tata Ruang Andi Tenrisau, Pemerhati Ekonomi Regional Marcelino Rumambo Pandin, Deputy Managing Director PT East West Seed Indonesia (EWINDO) Afrizal Gindow, mantan Menteri Pertanian Anton Apriantono.

Kepala Badan Ketahanan angan RI Agung Hendriadi, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker RI Aris Wahyudi, Ketua Program Pasca Sarjana IPB Prof DR Akhmad Fauzi, Sekretaris Pengurus Yayasan Dharma Bhakti Asra Ida RM Sigalingging dan Kelompok Petani Milenial Bagas Suratman.