TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta menuai berbagai macam respon, baik dari politisi hingga pemilik perusahaan Djarum yang mengirim surat keberatan atas kebijakan PSBB kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terkait hal itu, anggota DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati menyatakan bahwa aksi yang dilakukan pemilik perusahaan Djarum tersebut merupakan haknya sebagai warga negara.

Anis mengajak masyarakat menunggu bagaimana sikap yang akan diambil Presiden Jokowi.

Menurutnya, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang PSBB itu justru sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Selasa (7/9) lalu.

Saat itu, Presiden Jokowi menegaskan kunci dari ekonomi agar tetap baik adalah kesehatan yang baik, sehingga fokus penanganan Covid-19 adalah masalah kesehatan.

"Mestinya kita mendukung kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta karena sejalan dengan arahan Presiden Jokowi. Apalagi Jakarta adalah ibu kota yang merupakan barometer nasional," ujar Anis, dalam keterangannya, Rabu (16/9/2020).

Baca: Jakarta PSBB Ketat, Reaksi Haji Lulung : Menunggu Ditegur Corona atau Kesadaran Sendiri

Anis menilai kebijakan PSBB dipastikan akan memengaruhi roda perekonomian ibu kota.

Namun dalam pertimbangan Anis, nyawa warga jauh lebih berharga.

Apalagi menurutnya ekonomi bisa dipulihkan, namun orang mati tidak bisa dihidupkan.

"Tidak ada ekonomi jika tidak ada orang," kata dia.

Politikus PKS tersebut mengatakan jika aspek kesehatan dalam menangani Covid-19 dapat dilaksanakan dengan baik, masalah ekonomi akan ikut membaik.

Baca: Vennard Hutabarat: PSBB Teguran Bagi Masyarakat DKI Jakarta Agar Perhatikan Protokol Kesehatan

Karenanya, Anis memandang semestinya saat ini semua pihak mau bergandengan tangan dalam menghadapi Covid-19 untuk menyelamatkan nyawa rakyat.

"Semua kita harus bersatu dan mengesampingkan ego sektoral dalam menghadapi masalah bangsa ini," tegas Anis.

Adapun terkait surat yang diterima presiden, Anis berpandangan bahwa seorang pemimpin tentu harus menghargai setiap masukan yang ada.

Namun tidak semua masukan harus diterima.

Itu sebabnya, kata dia, pemimpin harus punya kedalaman pengetahuan dan juga harus punya data yang akurat untuk mengambil keputusan.

Dengan kedalaman pengetahuan dan data yang akurat, pemimpin bisa mengambil keputusan yang tepat.

"Bukan pemimpin namanya kalau sedikit ada masukan terus berubah," tandasnya.