TRIBUNNEWS.COM - Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok melontarkan kritik secara terbuka soal buruknya tata kelola PT Pertamina (Persero).

Dalam kritiknya kali ini, Ahok membeberkan sejumlah masalah di tubuh Pertamina.

Mulai dari gaji besar pejabat nonjob Pertamina, utang perusahaan yang membengkak, hingga masalah penunjukkan direksi dan komisaris.

Bahkan, Ahok menyarankan agar Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibubarkan.

Hal tersebut, kata dia, dikarenakan banyak tata kelola perusahaan negara yang tidak efisien.

Ahok secara gamblang menyatakan, jika tata kelola buruk ini dirasakannya langsung setelah ia ditunjuk sebagai Komut Pertamina.

Baca: Ahok Minta Kementerian BUMN Dibubarkan, Arya Sinulingga: Jangan Buru-buru Bentuk Superholding

"Kalau lihat Kementerian BUMN itu dibubarkan seharusnya. Kita harus membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," kata Ahok sebagaimana dikutip dari kanal YouTube POIN, Rabu (26/9/2020).

Kritik Ahok terhadap tata kelola Pertamina tersebut akhirnya menuai respons dari banyak pihak.

Mulai dari Pertamina yang menjawab kritik tersebut hingga sejumlah politisi.

Lalu bagaimana tanggapan mereka terkait kritik Ahok terhadap tata kelola Pertamina?

Pertamina

Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menjelaskan, apa yang disampaikan Ahok itu sebagai masukan untuk perbaikan tata kelola Pertamina.

"Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan," kata Fajriah lewat pesan singkatnya, sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Ia menuturkan, kritik disampaikan Ahok juga sejalan dengan restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, adaptif, dan kompetitif.