Bongkar Aib di Pertamina, Ahok Singgung Utang dan Gaji Direksi
Berbagai persoalan diungkapkan Ahok, mulai dari para petinggi yang melobi menteri, hingga persoalan gaji direksi.
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali membuat heboh. Tak ada
angin tak ada hujan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tiba-tiba membuka aib PT Pertamina (Persero), perusahaan minyak pelat merah di mana ia kini menjabat sebagai Komisaris Utama di perusahaan tersebut.
Berbagai persoalan diungkapkan Ahok, mulai dari para petinggi yang melobi menteri, hingga persoalan gaji direksi.
Ia juga mempermasalahkan soal pencopotan jabatan, namun tidak ada perubahan gaji dari karyawan yang dicopot.
Dia memisalkan jabatan direktur utama anak perusahaan Pertamina dengan gaji Rp100 juta lebih dicopot.
"Masa dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda kan. Tapi mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp75 juta. Dicopot, enggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," papar Ahok di akun YouTube POIN pada Senin (14/9/2020).
Baca: Stafsus Menteri BUMN: Masalah Pertamina dan Peruri Itu Urusan Bisnis
Ahok mengakui sistem tersebut yang akan dia ubah di Pertamina. Selain itu, dia pun akan memotong birokrasi soal pangkat. Menurutnya, nantinya sistem pangkat akan melalui jalur lelang terbuka.
Hal lain yang disorot Ahok adalah pengelolaan utang di perusahaan minyak pelat merah tersebut.
Baca: Ahok Kritik Pertamina, Stafsus Erick Thohir: Itu Urusan Internal
Ahok mengaku kesal karena Pertamina terlalu mudah menarik utang, padahal sudah memiliki beban utang yang tinggi.
"Utang udah 16 miliar dollar AS. Tiap kali otaknya minjem duit. Saya kesel nih," ucap Ahok.
Ahok juga membuka kekurangan perusahaan terkait pengelolaan sumber daya minyak. Menurut dia, ada 12 titik minyak yang bisa dieksplorasi untuk produksi minyak di dalam negeri.
Baca: Polemik Kritik Ahok Soal Tata Kelola Pertamina: Dianggap Pencitraan hingga Usulan Pencopotan
Namun, BUMN itu justru lebih memilih untuk terus memenuhi kebutuhan minyak di dalam negeri melalui keran-keran impor. Hal ini pun sempat mengundang kecurigaannya bahwa ada praktik kotor yang dilakukan diam-diam.
"Ngapain di luar negeri. Jangan-jangan ada komisi beli-beli minyak," ungkapnya.
Ahok mengkritik soal kebiasaan direksi yang disebutnya suka melobi menteri. Aib ini diketahuinya saat pergantian direksi Pertamina beberapa waktu lalu.
Bahkan, ia sebagai komisaris mengaku tidak tahu menahu kalau direksi mau diganti saat itu.