"Dana investasi dari BP Jamsostek pada semester 1 tahun 2020 sama sekali nol rupiah, baru terdistribusi bulan Mei sebesar 400 miliar rupiah di Bank DKI. Sedangkan di Bank BJB sudah mencapai lebih dari 7 triliun rupiah. Pertimbangan terbesarnya pihak BP Jamsostek meminta bunga tinggi di atas 7% ke BPD, padahal dalam peraturan perundang-undangan itu tidak diatur mutlak faktor bunga tinggi," katanya.

Baca: BP Jamsostek Ingatkan Hati-hati Terhadap Penipuan SMS Berkedok Bantuan Subsidi Gaji

Pembicara lainnya, Priyono Tijptoherijanto selaku mantan Komisaris Utama Jamsostek juga menyoroti adanya ketimpangan penempatan dana Jamsostek di bank daerah, karena ada yang terlalu banyak dan ada pula bank daerah yang tidak dapat.

Menurutnya sejak dulu penempatan dana Jamsostek kerap menjadi persoalan, bukan hanya di bank tapi juga terutama di tempat yang berisiko di kemudian hari.

"Penempatan dana investasi ini biasanya ada kick back-nya, itu yang menjadikan terjadinya ketimpangan. Bukan hanya di bank, tapi secara keseluruhan. Dari dulu yang menjadi persoalan adalah penempatan dana yang di tempat berisiko, yang bisa bermasalah di kemudian hari," katanya.

Priyono juga menyoroti pergantian direksi dan dewas BP Jamsostek yang harusnya sudah bisa digelar September tahun ini dengan tim pansel yang dibentuk presiden RI.

"Jangan sampai proses seleksi organ BPJS terlalu mepet waktunya hingga tergesa-gesa dan akan melahirkan kepemimpinan yang tidak profesional," katanya.

Pembicara lainnya, Dedi Pramiadi selaku pensiunan BP Jamsostek, menyoroti perspektif kepemimpinan masa depan BP Jamsostek yang menurutnya harus mampu dan menguasai tupoksinya.

"Baik direksi maupun dewan pengawas (dewas) harus tahu masing-masing tupoksinya. Sehingga dapat menghindari konflik. Terjadinya konflik di kepemimpinan BP Jamsostek mungkin karena pemahaman tidak komprehensif tentang tupoksinya masing-masing," katanya.

Sarman Simanjorang, yang menjadi pembicara mewakili kalangan pengusaha mengungkapkan bahwa dari segi kepesertaan BP Jamsostek masih belum maksimal, terutama para pelaku informal dan UMKM.

Ia berharap ke depan perlu evaluasi bagaimana mempertinggi minat dunia usaha menjadi peserta.

"Sebenarnya ini kembali dari sejauh mana kehadiran BPJS bermanfaat bagi peserta. Seperti di masa pandemi ini, seharusnya BP Jamsostek harus proaktif kepada perusahaan yang berpotensi melakukan PHK, apa program dan bantuan yang diberikan saat pandemi ini," katanya.