TRIBUNNEWS.COM - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok akhirnya bertemu dengan Menteri BUMN, Erick Thohir.

Pertemuan tersebut setelah Ahok menyebut jika Kementerian BUMN yang dipimpin Erick Thohir dibubarkan saja.

Ahok menyebut jika Kementerian BUMN dibubarkan saja setelah mengungkap kebobrokan yang ada di Pertamina dan Perum Peruri.

"Kalau lihat Kementerian BUMN itu dibubarkan seharusnya," ujar Ahok, seperti yang ditayangkan akun YouTube POIN.

"Kita Harus membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," lanjutnya.

Baca: Setelah Usul Bubarkan Kementerian BUMN, Ahok Bertemu Erick Thohir, Ini yang Mereka Bicarakan

Baca: Heboh Pernyataan Ahok Soal Pertamina, Politikus Hanura : Komut Rasa Parlemen

Ahok menyatakan jika BUMN dibubarkan saja itu bukan tanpa alasan.

Sebab, perusahaan BUMN yang ia pimpin, Pertamina, sangat kental dengan lobi-lobi kepada menteri.

Bahkan, Ahok mengatakan jika sebagian besar komisaris di BUMN adalah titipan dari kementerian-kementerian.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga," kata Ahok.

"Jadi direksi-direksi semuanya main lobinya ke menteri, karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian-kemeterian," ungkapnya.

Baca: POPULER NASIONAL: Ahok Bongkar Kebobrokan BUMN | Profil Nasaruddin Umar, Kandidat Ketua Umum MUI?

Baca: Bongkar Aib di Pertamina, Ahok Singgung Utang dan Gaji Direksi

Selain lobi-lobi yang dilakukan Pertamina, sistem gaji di perusahaan pelat merah itu juga dikatakan Ahok tak masuk akal.

Dari pengakuan Ahok, banyak orang yang masih mendapatkan gaji besar meskipun orang tersebut telah dicopot dari jabatannya.

"Orang dicopot, misalnya dari jabatan direktur utama anak perusahaan, gajinya Rp 100 juta lebih, masa dicopot gaji masih sama? Alasannya karena dia orang lama," kata Ahok.

"Seharusnya gaji mengikuti jabatan Anda. Tapi mereka bikin gaji pokoknya gede-gede semua. Jadi bayangin, orang kerja sekian tahun gaji pokok Rp 75 juta, dicopot enggak kerja pun dibayar segitu," jelasnya.

"Gila aja ini, saya rasa itu bisa dituntut. Nah itu yang lagi kita ubah sistemnya," kata Ahok.

Selain Pertamina, Ahok juga membongkar kebobrokan yang ada di Perum Percetakan Uang RI (Peruri).

Baca: Ahok Kritik Pertamina, Suhadi: Tidak Ada yang Salah

Baca: Usul Bubarkan Kementerian BUMN, Ahok: Kita Bangun Semacam Temasek, Indonesia Incorporation

Dikatakannya, Peruri meminta Pertamina uang Rp 500 miliar untuk proses paperless.

"Peruri gendeng juga, masa minta Rp 500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina," kata Ahok.

"Itu BUMN juga. Itu sama aja udah dapet Pertamina, enggak mau kerja lagi, tidur 10 tahun, jadi ular sanca, ular piton?" ungkap Ahok.

Setelah Ahok membongkar kebobrokan di tubuh dua perusahaan BUMN, akhirnya mantan Gubernur DKI Jakarta itu bertemu dengan Erick Thohir.

Pertemuan dengan Erick Thohir itu Ahok unggah dalam akun Instagram @basukibtp.

Baca: Refly Harun: Yang Disampaikan Ahok Soal Pergantian Direksi, Memang Sering Terjadi di BUMN

Baca: Pro & Kontra Kritik Ahok ke Pertamina: Erick Thohir Disebut Tak Ingin Buru-buru, Pengamat?

Dalam pertemuan tersebut, Ahok mengaku kritik dan sarannya diterima dengan baik oleh Erick Thohir.

"Tadi habis bertemu dengan Menteri BUMN. Kritik dan saran yang saya sampaikan, diterima dengan baik oleh Pak Erick," kata Ahok dalam Instagramnya.

Pada kesempatan tersebut, Ahok juga berkomitmen untuk menjaga pesan Erick Thohir soal solidaritas teamwork dan melakukan transformasi di BUMN.

"Dan saya juga akan menjaga pesan Pak Erick, untuk menjaga soliditas teamwork dan terus melakukan Transformasi BUMN," kata Ahok melanjutkan.

Pertamina Angkat Bicara

Setelah Ahok mengungkap kebobrokan di tubuh Pertamina, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman buka suara.

Dikutip dari Kompas.com, Fajriyah Usman menjelaskan, apa yang disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai masukan untuk perbaikan tata kelola Pertamina.

"Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan," jelas Fajriah lewat pesan singkatnya, Rabu (16/9/2020).

Baca: Pengamat Sebut Kritik Ahok soal Bongkar Pasang Direksi dan Komisaris BUMN Perlu Didengar

Baca: Ahok Buka Aib Pertamina, Soal Utang dan Dianggap Ganggu Keharmonisan, Ini Respons Stafsus BUMN

Ia berujar, kritik yang disampaikan Ahok juga sejalan dengan restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, adaptif, dan kompetitif.

"Upaya direksi Pertamina untuk menjalankan perusahaan sesuai prosedur, menjadi lebih transparan dan profesional telah konsisten nyata dilakukan, melalui penerapan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Pertamina dan grupnya, kerja sama dengan PPATK dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK," terang dia.

Selain itu, Fajriah memastikan bahwa hubungan antara direksi dan komisaris Pertamina masih terjaga dengan baik.

Manajemen dan komisaris senantiasa bekerja sama untuk terus melakukan perbaikan perusahaan dan mendukung program-program pemerintah.

"Koordinasi dan komunikasi dengan komisaris dan juga stakeholder terkait terus kami jalankan agar semua terinfokan dengan baik apa yang sedang dijalankan oleh Pertamina," ungkap Fajriah.

Baca: Soroti soal Utang Pertamina, Ahok: Otaknya Pinjam Duit Terus

Baca: Ahok Beberkan Sosok Saefullah, Sekda DKI Jakarta yang Meninggal Dunia Hari Ini

"Sebagai informasi, untuk program One Village One Outlet, saat ini dari 66.000 kelurahan di seluruh Indonesia, sudah 82 persennya tersedia outlet elpiji Pertamina."

"Sedangkan Pertashop juga sudah ada 576 outlet Pertashop yang sudah terbangun dengan target 4.558 outlet," jelas Fajriah.

(Tribunnews.com/Whiesa) (Kompas.com/Muhammad Idris)