TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia telah menetapkan dukungannya kepada pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakoso di Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah dan pasangan Bobby Afif Nasution-Aulia Rahman Rajh di Pilkada Kota Medan, Sumatera Utara.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta mengatakan, keputusan partai mendukung anak dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilandasi pada dinamika politik di daerah masing-masing.

"Itu dinamika politik daerah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya para pengurus partai di daerah yang lebih mengetahui dinamika tersebut. Itu prinsip dasar dari kebijakan Gelora dalam Pilkada ini," kata Anis dalam keterangannya, Jumat (18/9/2020).

Menurut Anis, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengikuti pemilihan secara langsung di Pilkada sesuai aturan yang berlaku.

Sehingga, Anis menilai majunya Gibran dan Bobby di Pilkada 2020, bukan sebagai bentuk membangun dinasti politik karena kepala daerah dipilih rakyat secara langsung.

"Kalau jabatannya diwariskan tanpa pemilihan langsung oleh rakyat, baru bisa disebut dinasti," ucap Anis.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menambahkan, dukungan Partai Gelora kapada anak dan menantu Jokowi, bukan berarti melanggengkan dinasti politik kekuasaan.

Sebab, kata Fahri, dalam terminologi negara demokrasi, dinasti politik tidak ada karena semua dipilih melalui prosesi politik, bukan warisan kekuasaan secara turun-temurun.

"Dalam negara demokrasi tidak akan terjadi dinasti politik, sebab kekuasaan demokratis tidak diwariskan melalui darah secara turun temurun. Tapi dia dipilih melalui prosesi politik, orang yang masuk prosesi politik itu, belum tentu menang dan belum tentu juga kalah," kata Fahri.

Menurut Fahri, dinasti politik saat ini hanya sebagai simbol saja seperti yang terjadi di Inggris, dimana pemerintahan yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu yang demokratis.

"Suara rakyat disahkan oleh raja. Dinasti Windsor yang berkuasa di Inggris di kerangkeng hanya sebagai simbol saja," paparnya.

Di Indonesia sendiri, kata Fahri, juga pernah dipimpin oleh dinasti politik yang menurunkan kekuasaan secara turun temurun melalui darah seorang raja, yakni pada masa Kerajaan Mataram kuno yang dipimpin Syailendra, Kerajaan Majapahit hingga Kerajaan Mataram baru yang dipimpin Panembahan Senopati (Danang Sutawijaya).

"Kalau sekarang di Indonesia, satu-satunya dinasti politik yang tersisa, ya Dinasti Hamengkubowono di Yogyakarta sebagai kelanjutan Kerajaan Mataram baru. Itupun kekuasaanya disamakan dengan gubernur, harusnya dinasti itu dipertahankan sebagai kekuatan simbol saja, tidak perlu diberi kekuasaan yang bertanggungjawab publik," ujar Fahri.

Fahri mengungkapkan, keputusan Partai Gelora mendukung Gibran dan Bobby di Pilkada 2020 mendapatkan reaksi beragam, ada yang pro dan kontra.

Sikap kader yang pro berpandangan sudah sepatutnya, Partai Gelora sebagai partai baru dan terbuka, berkolaborasi dengan siapa saja, termasuk dalam hal dukungan di Pilkada.

Sementara yang kontra menilai Partai Gelora dinilai akan ikut melanggenggkan dinasti politik Presiden Jokowi.

Apalagi selama ini Fahri Hamzah kerap mengkritik berbagai kebijakan Presiden Jokowi, sehingga dukungan Partai Gelora kepada Gibran-Bobby itu mengejutkan berbagai pihak.

"Saya berdebat dengan orang-orang yang mempersoalkan, anda ngerti nggak sih arti dinasti sebagai konsepsi politik? Lalu, saya tanya lagi anda ngerti nggak oligarki sebagai konsepsi politik? anda pasti nggga baca itu teori-teori terminologi dinasti politik," kata mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.

Fahri pun memaklumi ketidakmengertian orang-orang yang mempersoalkan dukungan Partai Gelora kepada Gibran dan Bobby, karena terlalu banyak membaca terminologi dinasti politik di media sosial, bukan teori pengertian terminologi sebenarnya.

"Akhirnya jadi percakapan di pingggir jalan, percakapan orang yang tidak berkualitas. Jadi orang bodoh itu, tidak hanya di istana, tapi juga dipinggir jalan karena tidak berkualitas. Inilah problem kita, harusnya ada otoritas yang memperbaiki terminologi di sosial media," katanya.

Fahri meminta semua pihak agar mulai membaca secara teks pengertian sebenarnya terminology dinasti politik itu, bukan sebaliknya mengambil pengertian dari medsos.

Sebab, polemik mengenai dinasti politik akan selalu saja terjadi, sehingga bisa menguras energi bangsa kepada perdebatan yang tidak perlu.

"Jadi cara berpikirnya harus berdasarkan pada teks dan dasar pengertiannya harus teoritis. Jadi jangan karena kemarahan kepada seseorang (Jokowi), lalu mencomot terminology yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan dihadapan dunia akademik dan juga dihadapan Allah SWT," pungkas Fahri.