Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Alasan Muhammadiyah Tolak Bergabung dengan Program Penceramah Bersertifikat

Muhammadiyah berpandangan program Penguatan Kompetensi Penceramah Agama itu tidak cocok bila diterapkan pada penceramah di bawah organisasi masyarakat

Alasan Muhammadiyah Tolak Bergabung dengan Program Penceramah Bersertifikat
kementerian agama
Kementerian Agama merilis Program Penguatan Kompetensi Penceramah Agama yang dihadiri Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi dan lebih 90 penceramah perwakilan dari 53 lembaga sosial keagamaan, di Jakarta, Jumat (18/9/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PP Muhammadiyah menolak bergabung dengan program Penguatan Kompetensi Penceramah Agama yang kemarin diluncurkan oleh Kementerian Agama. Program itu sebelumnya dikenal dengan nama penceramah bersertifikat.

Muhammadiyah berpandangan, program Penguatan Kompetensi Penceramah Agama itu tidak cocok bila diterapkan pada penceramah di bawah organisasi masyarakat atau ormas.

Lantaran, penceramah dengan latar belakang ormas keagamaan pasti berpandangan dakwah merupakan panggilan agama.

"Kami tidak akan bergabung dengan kegiatan tersebut. Mungkin cocok bagi penceramah agama di bawah Kementerian Agama, para penyuluh agama, pegawai KUA, atau guru agama," ujar Kepala Bidang Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (18/9/2020).

Guru Besar Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Gunung Djati Bandung itu mengatakan, program Penguatan Kompetensi Penceramah Agama itu cenderung cocok untuk meningkatkan profesionalisme da'i di lingkungan Lemenag sendiri.

"Efektif untuk menaikan kualitas da'i di lingkungan Kemenag, dan saya setuju untuk makin ditingkatkan profesionalitasnya, sehingga menjadi penceramah yang di butuhkan masyarakat," jelas Dadang.

Baca: Menteri Agama Pastikan Dai Tetap Bisa Berdakwah Meski Tak Miliki Sertifikat

Di sisi lain Ia menilai ada kekhawatirkan jika program tersebut tetap dijalankan, maka masyarakat akan memilih-milih penceramah sehingga menimbulkan diskriminasi.

"Yang dikhawatirkan terjadi diskriminasi dan membatasi orang untuk berceramah, padahal ceramah itu panggilan agama bagi setiap muslim," tutur dia.

Meski sebelumnya mendapat penolakan dari berbagai kalangan, mulai dari MUI hingga Muhammadiyah, Kementerian Agama kemarin tetap merilis Program Penguatan Kompetensi Penceramah Agama. Peluncuran program itu dihadiri Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, di Jakarta, Jumat (18/9/2020).

"Bismillahirrahmanirrahim, dengan niat baik memberikan penguatan dan pembinaan, kami launching Program Penguatan Kompetensi Penceramah Agama," kata Zainut.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Dewi Agustina
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas