DPP Barikade Gus Dur Minta Presiden Jokowi Tunda Pilkada Serentak 2020
Sekjen DPP Barikade Gus Dur Pasang Haro Rajagukguk menilai hingga saat ini situasi pandemi Covid-19 masih belum terkendalikan.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP Barisan Kader (Barikade) Gus Dur mengambil sikap atas polemik diselenggarakan tidaknya Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 dengan meminta Presiden Joko Widodo menundanya.
Sekjen DPP Barikade Gus Dur Pasang Haro Rajagukguk menilai hingga saat ini situasi pandemi Covid-19 masih belum terkendalikan.
Maka hal tersebut harus disikapi secara realistis dan serius untuk keselamatan bangsa, negara dan kemanusiaan.
Baca: Pandangan Epidemiolog Soal Pro Kontra Penundaan Pilkada Serentak 2020
Baca: Pilkada Serentak Tetap Digelar di Tengah Pandemi, Ini Dampaknya untuk IHSG
"Kami dari Barisan kader Gus Dur seluruh Indonesia mendesak agar Bapak Presiden Jokowidodo mengeluarkan Perpu penundaan pilkada selama 6 bulan dan sekaligus menyusun tatacara pemilu yang cocok bila nanti pandemi belum berakhir," ujar Pasang Haro, kepada Tribunnews.com, Selasa (22/9/2020).
"Dan untuk sementara menunjuk Plt kepala daerah dan dibawah koordinasi Kemendagri, hal ini untuk menjamin keselamatan manusia yang jauh lebih luas," imbuhnya.
Sikap DPP Barikade Gus Dur, kata Pasang Haro, sesuai dengan pesan dari Gus Dur yang mengingatkan kemanusiaan haruslah di atas segalanya.
"Sang guru bangsa, guru kami Almagfurlah KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) selalu mengingatkan bahwa kemanusiaan diatas segalanya apalagi hanya politik praktis sesaat," jelasnya.
Pasang Haro juga menyoroti sejumlah fakta yang didapati meski pemilu baru dilaksanakan pada tahapan-tahapan awal. Salah satunya fakta soal banyaknya calon kepala daerah yang terkonfirmasi positif Covid-19.
"Bahkan seperti Ketua KPU di KPU Pusat (juga positif Covid-19). Belum lagi saat pendaftaran sudah terjadi penumpukan massa pendukung dengan mengabaikan protokol kesehatan," kata dia.
Pasang Haro menegaskan pula bahwa tujuan dibentuknya suatu negara adalah untuk menjamin hak-hak dan keselamatan warga negara/masyarakatnya.
Karena itu, menyelenggarakan pilkada serentak dengan kemungkinan terjadinya penumpukan kerumunan massa justru membahayakan keselamatan masyarakatnya.
"Bahwa sangat tidak masuk akal dan bagaimana mungkin dalam kampanye pemilu nanti sampai ke pencoblosan tidak terjadi kerumunan massa yang mempercepat penularan virus Covid-19," tandasnya.
