Tribun

Pilkada Serentak

DPP Barikade Gus Dur Minta Presiden Jokowi Tunda Pilkada Serentak 2020

Sekjen DPP Barikade Gus Dur Pasang Haro Rajagukguk menilai hingga saat ini situasi pandemi Covid-19 masih belum terkendalikan.

DPP Barikade Gus Dur Minta Presiden Jokowi Tunda Pilkada Serentak 2020
WARTA KOTA/WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN
Puluhan orang berdemo didepan Komnas Ham, Jalan Laturharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/9). Mereka mengharapkan Komnas Ham untuk meminta kepada pemerintah agar menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Hal ini disebabkan pilkada hanya jadi tempat penularan virus covid 19 dimana korbannya semakin banyak. WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP Barisan Kader (Barikade) Gus Dur mengambil sikap atas polemik diselenggarakan tidaknya Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 dengan meminta Presiden Joko Widodo menundanya.

Sekjen DPP Barikade Gus Dur Pasang Haro Rajagukguk menilai hingga saat ini situasi pandemi Covid-19 masih belum terkendalikan.

Maka hal tersebut harus disikapi secara realistis dan serius untuk keselamatan bangsa, negara dan kemanusiaan.

Baca: Pandangan Epidemiolog Soal Pro Kontra Penundaan Pilkada Serentak 2020

Baca: Pilkada Serentak Tetap Digelar di Tengah Pandemi, Ini Dampaknya untuk IHSG

"Kami dari Barisan kader Gus Dur seluruh Indonesia mendesak agar Bapak Presiden Jokowidodo mengeluarkan Perpu penundaan pilkada selama 6 bulan dan sekaligus menyusun tatacara pemilu yang cocok bila nanti pandemi belum berakhir," ujar Pasang Haro, kepada Tribunnews.com, Selasa (22/9/2020).

"Dan untuk sementara menunjuk Plt kepala daerah dan dibawah koordinasi Kemendagri, hal ini untuk menjamin keselamatan manusia yang jauh lebih luas," imbuhnya.

Sikap DPP Barikade Gus Dur, kata Pasang Haro, sesuai dengan pesan dari Gus Dur yang mengingatkan kemanusiaan haruslah di atas segalanya.

"Sang guru bangsa, guru kami Almagfurlah KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) selalu mengingatkan bahwa kemanusiaan diatas segalanya apalagi hanya politik praktis sesaat," jelasnya.

Pasang Haro juga menyoroti sejumlah fakta yang didapati meski pemilu baru dilaksanakan pada tahapan-tahapan awal. Salah satunya fakta soal banyaknya calon kepala daerah yang terkonfirmasi positif Covid-19.

"Bahkan seperti Ketua KPU di KPU Pusat (juga positif Covid-19). Belum lagi saat pendaftaran sudah terjadi penumpukan massa pendukung dengan mengabaikan protokol kesehatan," kata dia.

Pasang Haro menegaskan pula bahwa tujuan dibentuknya suatu negara adalah untuk menjamin hak-hak dan keselamatan warga negara/masyarakatnya.

Karena itu, menyelenggarakan pilkada serentak dengan kemungkinan terjadinya penumpukan kerumunan massa justru membahayakan keselamatan masyarakatnya.

"Bahwa sangat tidak masuk akal dan bagaimana mungkin dalam kampanye pemilu nanti sampai ke pencoblosan tidak terjadi kerumunan massa yang mempercepat penularan virus Covid-19," tandasnya.

Ikuti kami di
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Sanusi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas