Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Akui Ada 2 Polemik Internal Terkait Reydonnyzar Moenek, DPD: Kita Tunggu Saja Jawaban Presiden 

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengakui ada polemik di internal DPD RI terkait dengan Reydonnyzar Moenek

Akui Ada 2 Polemik Internal Terkait Reydonnyzar Moenek, DPD: Kita Tunggu Saja Jawaban Presiden 
dok. DPD RI
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengakui ada polemik di internal DPD RI terkait dengan Reydonnyzar Moenek alias Donny Moenek. 

Masalah pertama terkait dengan seleksi pemilihan sekjen, sementara masalah kedua terkait dengan pemberhentian Donny sebagai Sekjen DPD RI sejak 6 Mei silam. 

"Ya, terjadi polemik diinternal terutama para anggota DPD. Ada dua permasalahan, yaitu Seleksi Pemilihan Sekjen dan Kepres No 39/M tahun 2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang pemberhentian saudara Donny Moenek sebagai Sekjen DPD RI," ujar Nono, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (23/9/2020). 

Lantaran terjadi silang pendapat yang tajam atas dua masalah tersebut dan akhirnya melibatkan Komisi ASN juga, Nono pun akhirnya menggunakan hak politiknya. 

Nono, selaku anggota sekaligus Wakil Ketua DPD RI, akhirnya berkirim surat langsung kepada Presiden Joko Widodo. 

Baca: Senator Intsiawati Khawatirkan Legalitas Kegiatan DPD karena Hal Ini

Baca: Surati Komisi Aparatur Sipil Negara, Proses Lelang Jabatan Sekjen DPD Harus Dihentikan

Baca: Senator DPD RI Sylviana Murni Minta Polisi Usut Tuntas Motif Pelaku Penikaman Syekh Ali Jaber

Dia meminta semua pihak menunggu jawaban dari Jokowi. Meski menurut Nono Menteri Sekretariat Negara sudah menyampaikan komentarnya ke media massa.

"Saya sudah menggunakan hak politik sebagai anggota sekaligus Wakil Ketua DPD RI yakni berkirim surat langsung kepada Presiden Jokowi," kata dia. 

"Kita tunggu saja jawaban Presiden, tapi Mensekneg sudah menyampaikan komentar," tandasnya. 

Sebelumnya diberitakan, anggota DPD Intsiawati Ayus menilai proses seleksi terbuka (lelang) jabatan Sekretaris Jenderal DPD RI bermasalah, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas