TRIBUNNEWS.COM - Nama Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo kembali menjadi sorotan.

Tak lain setelah Gatot Nurmantyo melontarkan pernyataan terkait pergantian jabatannya sebagai Panglima TNI.

Hal ini disampaikan Gatot lewat video yang diunggah channel YouTube Hersubeno Point.

Diketahui, Gatot menjabat sebagai Panglima TNI dengan masa jabatan 8 Juli 2015-8 Desember 2017.

Posisi Gatot lantas digantikan oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI hingga kini.

Baca: TB Hasanuddin: Pergantian Jenderal Gatot Nurmantyo Tak Ada Hubungannnya Dengan Nobar Film G30S/PKI

Baca: Gatot Nurmantyo Sebut Dirinya Dicopot Terkait Nobar G30S/PKI, Istana: Agak Kebablasan

Dalam video tersebut, Gatot mengaitkan pergantian jabatannya dengan instruksinya untuk memutarkan film G30S/PKI.

"Saat saya menjadi Panglima TNI, saya melihat itu semuanya maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton G30S/PKI," kata Gatot.

Pada saat itu, lanjut dia, ada seorang sahabat yang merupakan seorang politikus meminta Gatot untuk menghentikan rencana tersebut.

Bila tidak, pria kelahiran Tegal, 13 Maret 1960 itu akan diganti.

"Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai saya sebut saja PDI menyampaikan, 'Pak Gatot, hentikan itu. Kalau tidak, Pak Gatot akan diganti'," kata Gatot.

Gatot tetap pada pendiriannya dan menurutnya, ia diganti karena hal tersebut.

"Saya bilang, 'Terima kasih', tapi justru saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya, dan benar-benar saya diganti," kata Gatot.

Baca: Istana Sebut Gatot Nurmantyo Kebablasan Kaitkan Pencopotan Panglima TNI dengan Film G30S/PKI

Baca: Gatot Nurmantyo Tak Bisa Pakai KAMI Kendaraan Politik, Banyak yang Ingin Jadi Presiden Disitu

Saat masih menjabat sebagai Panglima TNI, Gatot sempat menjelaskan maksud intruksinya terkait pemutaran film G30S/PKI.

Gatot beralasan ingin mengajak bangsa Indonesia untuk tidak melupakan sejarah kelam dan mencegah terulang kembali kekelaman tersebut.

"Tujuannya adalah bukan untuk mendiskreditkan, tetapi peristiwa tersebut agar diketahui generasi muda, agar kita tidak terprovokasi lagi, terpecah-pecah lagi."

"Kalau kita tidak ingatkan, dalam kondisi seperti ini, orang tidak tahu, ada gerakan-gerakan yang mengadu domba," katanya setelah berziarah di makam Presiden Suharto di Astana Giribangun, Selasa (19/9/2017).

Gatot tidak menampik, perintah nonton bareng kepada jajarannya menimbulkan polemik di kalangan masyarakat.

Bahkan Gatot tidak mempermasalahkan kecaman dari sejumlah pihak terhadap perintahnya tersebut.

"Yang lain bicara negatif, biar saja lah, tapi tujuan saya agar semua generasi mengetahui, kita pernah punya sejarah yang kelam, dan jangan sejarah itu berulang," kata Gatot, dikutip dari Kompas.com.

Walaupun sempat menuai pro dan kontra, toh pada akhirnya, nonton bareng film G30S/PKI akhirnya dilakukan.

Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat itu ikut nonton bareng film G30S/PKI bersama warga Bogor di Lapangan Markas Korem 061/Suryakencana, Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/9/2017).

Istana Sebut Kebablasan

Sementara itu, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian membantah, pergantian Gatot Nurmantyo karena pemutaran film G30S/PKI.

"Kalau untuk itu kan karena memang sudah masa jabatan Pak Gatot sudah selesai dan sudah waktunya pergantian rutin pimpinan TNI."

"Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemutaran G30S," kata Donny saat dihubungi, Rabu (23/9/2020).

"Jadi saya kira terlalu jauh dan agak kebablasan mengaitkan antara pemutaran film G30S dengan pencopotan beliau," ucap Donny.

Ia menambahkan, setiap pimpinan TNI-Polri terikat masa jabatan sehingga pasti akan dilakukan pergantian.

Ia pun mengatakan, pergantian Panglima TNI dari Gatot ke Marsekal Hadi Tjahjanto tidak dilakukan di tengah jalan.

"Semua pimpinan apakah TNI-Polri pasti kan ada masa jabatan dan ketika memang masa itu berakhir kan pasti akan ada pergantian."

"Kan beliau tidak dicopot di tengah jalan kan? Beliau memang sesuai dengan masa jabatan dan sifatnya rutin," lanjut Donny, dikutip dari Kompas.com.

Respons Politikus PDIP

Hal senada juga disampaikan politikus PDI Perjuangan (PDIP) Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin.

TB Hasanuddin menegaskan pergantian jabatan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai panglima TNI murni karena sudah habis masa jabatannya.

Menurut Hasanuddin, pergantian Gatot sebagai panglima TNI tidak ada hubungannya dengan perintah untuk menonton film G30S/PKI.

"Tak ada hubungannya sama sekali. Yang bersangkutan (Gatot Nurmantyo) memang sudah mendekati selesai masa jabatannya dan akan segera memasuki masa pensiun," kata Hasanuddin dalam keterangannya kepada Tribunnews, Kamis (24/9/2020).

Anggota Komisi I DPR RI itu menjelaskan, Jenderal Gatot Nurmantyo lahir di Tegal pada 13 Maret 1960.

Menurut ketentuan, kata Hasanuddin, Gatot pensiun pada tanggal 1 April 2018.

Gatot, lanjutnya, naik menjadi Panglima TNI pada 8 Juli 2015 dan pergantian Panglima TNI dilakukan pada tanggal 8 Desember 2017.

"Kalau dihitung setelah selesai melaksanakan jabatan jadi Panglima TNI, masih ada sisa waktu 3 bulan sampai dengan akhir Maret, tapi itu hal yang lumrah."

"Tidak harus lepas jabatan tepat pada masa pensiun, banyak perwira tinggi sebelum pensiun sudah mengakhiri jabatannya," ujar Hasanuddin.

Menurut Hasanuddin, mengacu pada Pasal 13 UU TNI nomor 34 tahun 2004, ayat (1) TNI dipimpin oleh seorang Panglima.

Kemudian pada ayat (2) berbunyi: Panglima sebagaimana di maksud pada ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah persetujuan DPR .

Ia mengatakan, pengangkatan Jenderal Gatot Nurmantyo dengan persetujuan DPR dan pemberhentian pun atas persetujuan DPR.

DPR, ketika itu telah menyepakati untuk memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat Panglima TNI yang baru.

Seluruh fraksi di DPR semuanya aklamasi setuju memberhentikan Panglima TNI Gatot Nurmantyo .

"Jadi tak ada permasalahan yang harus diramaikan, pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden dan hal yang biasa."

"Tak ada hubungannya dengan nobar film G30s/PKI , jadi jangan melebar kemana-mana. Jabatan itu tak ada yang abadi, pada suatu saat ada akhirnya," katanya.

(Tribunnews.com/Sri Juliati, Chaerul Umam, Kompas.com/M Wismabrata/Rakhmat Nur Hakim)