Berdasarkan catatan Tribun, setelah dilantik menjadi Panglima TNI oleh Jokowi, Gatot mengeluarkan surat telegram Panglima TNI NR ST/1192/2017 tanggal 18 September 2017.

Surat telegram itu berisi perintah kepada jajaran TNI untuk menyelenggarakan kegiatan nonton bareng film Pengkianatan G 30 S/PKI bersama keluarga dan masyarakat.

Setelah mengeluarkan perintah itu, Gatot mengungkapkan seorang sahabatnya yang merupakan politisi senior di PDIP memperingatinya untuk berhenti melakukannya. 

"Saya sudah memerintahkan. Sahabat tersebut ketemu sama saya. Pak Gatot, hentikan kalau tidak saya tidak bisa menjamin, bisa dicopot. Itu sahabat saya mengingatkan seperti itu. Peringatan sahabat itulah yang meyakinkan saya, itu harus terus," kata Gatot. 

Baca: Istana Sebut Gatot Nurmantyo Kebablasan Kaitkan Pencopotan Panglima TNI dengan Film G30S/PKI

Terkait perintah tersebut, Gatot mengungkapkan ketika itu sebagai Panglima TNI ia tidak minta izin dari Presiden atau Menko Polhukam.

Menurutnya itu karena ia tidak perlu meminta izin dan perintah itu tidak melanggar hukum. 

"Apakah itu melanggar? Tidak. Buktinya presiden juga ikut nonton di Bogor," kata Gatot.

Gatot kemudian mengungkapkan alasannya mengeluarkan perintah tersebut. 

Berdasarkan pengamatannya ia mengindikasikan adanya kebangkitan komunisme atau yang ia sebut sebagai neo komunisme. 

Puncaknya, menurutnya terjadi pada tahun 2008 di mana ketika materi pelajaran sejarah terkait G 30 S PKI dihapus dari semua sekolah. 

Selain itu, kata Gatot, menurut survei 90 persen pemuda Indonesia tidak meyakini adanya Partai Komunis Indonesia (PKI).

Bahkan buktinya, kata Gatot, seorang jenderal TNI yang pada saat itu menjadi stafnya menceritakan tentang anaknya yang kuliah di Universitas Indonesia tidak tahu siapa DN Aidit yang merupakan tokoh PKI. 

Perintah tersebut, kata Gatot, utamanya bagi prajuritnya karena banyak prajuritnya yang berusia muda.

Ia yang ketika itu menjadi Panglima TNI tidak ingin ada prajuritnya yang tidak mengetahui sejarah kelam tentang PKI.