TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo baru-baru ini curhat kenapa dia dicopot dari jabatan Panglima lebih cepat dari semestinya.

Gatot mengaku biang dia dicopot Presiden Jokowi karena mengajak masyarakat menonton film G30S atau PKI. Gatot mengungkap hal itu dalam kanal YouTube Hersubeno Arief.

Film G30S sendiri merupakan "film wajib" yang selalu ditayangkan pada 30 September selama masa Orde Baru berkuasa. Setelah reformasi, barulah film ini dihentikan.

Baca: Jejak Langkah Jenderal Gatot Nurmantyo, Dulu Jadi Panglima Jokowi, Kini Mengkritik Pemerintah

Film G30S mengisahkan upaya percobaan kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan membunuh sejumlah jenderal TNI. 

Dirilis perdana pada 1984 selama 13 tahun hingga kemudian dihentikan penayangannya pada 1998, film G30S diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara (PFN). 

Dikerjakan dalam dua tahun, proses produksi film G30S menghabiskan biaya sebesar Rp 800 juta.

Angka tersebut terbilang terbesar untuk produksi film di masa itu.

Adapun jalan cerita film ini didasarkan hanya pada buku Tragedi Nasional Percobaan Kup G30S/PKI yang ditulis oleh sejarawan militer, Nugroho Notosusanto.

Karena itu, pasca-Orde Baru, kebenaran alur cerita di film ini dipertanyakan hingga kemudian diputuskan tak lagi ada kewajiban penayangan. 

Baca: Inilah Sosok Jenderal TNI yang Jadi Orang Pertama Melarang Penayangan Film G30S/PKI

Dihentikan penayangannya

Letjen TNI (Purn) Yunus Yosfiah adalah Menteri Penerangan di era Pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie.

Yunus mencatatkan diri sebagai orang yang pertama membuat aturan bahwa film Pengkhianatan G30S/PKI tak lagi wajib diputar.

Selang empat bulan setelah jatuhnya Soeharto, Departemen Penerangan yang dipimpin Yunus memutuskan tidak lagi memutar film ini.

Arsip pemberitaan Harian Kompas 30 September 1998 menyebutkan, kala itu, Departemen Penerangan beralasan, film ini sudah terlalu sering ditayangkan.