TRIBUNNEWS,COM, JAKARTA - Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo belakangan kerap melontarkan kritik terbuka kepada pemerintah. Padahal dulu Gatot adalah mantan panglima TNI di periode pertama jabatan Presiden Jokowi.

Hubungannya dengan Jokowi juga dikenal sangat dekat.

Sempat menyinggung soal adanya RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila), belum lama ini Gatot mengungkap bahwa pencopotan dari jabatan Panglima TNI karena sempat mengeluarkan perintah menonton film G30S/PKI.

Hal ini dismapaikannya dalam sebuah video Youtube milik Harsubeno Point.

"Saat itu salah seorang sahabat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan peringatan. Ia meminta agar menghentikan perintah tersebut apabila tidak ingin dicopot dari jabatan sebagai Panglima TNI," ujarnya.

"Saya bilang terima kasih, tapi di situ saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan memang benar-benar saya diganti," ujar Gatot.

Baca: Kontroversi Nobar Film G30S: Dihentikan Letjen TNI Yunus Yosfiah, Diwajibkan Lagi Jenderal Gatot

Pernyataan ini sontak membuat heboh, meski belakangan Gatot sendiri membantah bahwa dirinya dicopot karena nobar film PKI tersebut.

Hubungan dengan Jokowi

Hubungan Gatot dan Jokowi dulu bisa dibilang "dekat". Bahkan dulu Jokowi memilihnya ketimbang memberikan "jatah rotasi" Panglima TNI yang harusnya "jatah" TNI AU yang ketika itu dipimpin Marsekal Agus Supriyatna.

Gatot bahkan kerap mendampingi Jokowi untuk safari ke sejumlah pasukan elite TNI ketika ibu kota Jakarta sedang panas dilanda demo anti-Ahok.

Gatot bahkan menyebut ada demo yang dirancang oleh pihak asing dan bertujuan untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo.

"Demo menuntut Ahok dihukum itu karena hati nurani dan pemerintah sudah berikan instruksi. Tapi pasti ada demo lagi. Saya yakin didesain dari luar. Tujuannya tiada lain, diselubungi apa pun juga pasti tujuannya itu untuk menggulingkan RI 1," kata Gatot kala itu.

Namun perlahan hubungan keduanya sempat dikabarkan merenggang. Entah dari mana awalnya, namun Gatot yang sempat menemui massa 411 ketika Presiden Jokowi tidak hadir, ketika itu ditafsirkan memiliki kedekatan dan "membela" Aksi 212.

Kemudian, sang panglima dinilai kembali melakukan manuver ketika mengeluarkan pernyataan soal adanya pembelian 5.000 pucuk senjata di luar instansi TNI. Pernyataan Gatot banyak menuai kritik.